Banyak Pemilih Invalid, KPUD Tetap Sahkan DPT Pilkada DKI 7.218.280

Rapat pleno rekapitulasi DPT tingkat Provinsi di Hotel Bidakara, Jakarta, berlangsung hingga Jumat (7/4) dini hari.

Jakarta, Sayangi.com– Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mensahkan daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua berjumlah 7.218.280 dan tersebar di 13.034 tempat pemungutan suara (TPS). Semula KPU DKI mencatat jumlah pemilih adalah 7.218.254, namun ada tambahan 26 pemilih dari Jakarta Barat.

Dibandingkan dengan DPT Pilkada DKI putaran pertama yang berjumlah 7.108.589 pemilih dan tersebar di 13.023 TPS, berarti ada tambahan 109.691 pemilih dan 11 TPS baru.

“Kalau pemilih yang sudah masuk DPT ternyata invalid, nanti kita akan tandai, diarsir dan mereka tidak akan dibuatkan formulir C6 sehingga tidak diberikan hak pilih. Penandaan itu berdasarkan persetujuan Bawaslu, kedua tim pasangan calon dan disebarkan ke seluruh TPS yang didalamnya terdapat pemilih invalid,” kata Ketua KPU DKI Sumarno, pada rapat pleno rekapitulasi DPT tingkat Provinsi di Hotel Bidakara, Jakarta, yang berlangsung hingga Jumat (7/4) dini hari..

Dalam Rapat Pleno tersebut, Sekretaris Tim Pemenangan Anies-Sandi, Syarif, menyampaikan sanggahan tentang indikasi adanya 153.000 jumlah pemilih invalid berdasarkan penelusuran terhadap nomor induk kependudukan (NIK) serta nomor kartu keluarga (NKK).

Menurut Syarif, ada NIK yang berawal angka 10, padahal tidak ada daerah di Indonesia yang berawalan angka 10. Ada pula NIK yang berjumlah kurang dari 16 digit atau tidak sesuai standar. Selain itu ada NIK atau NKK yang memiliki angka belakang 00, padahal angka belakang NIK atau NKK merupakan kode pembeda.

Syarif mendesak, pemilih yang tidak sah tersebut semestinya segera dicoret KPU DKI Jakarta dari DPT, karena dapat diduga merupakan upaya mobilisasi massa dari pihak tertentu.

Menyikapi sanggahan tersebut,  Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno berjanji akan mengakomodasi temuan tim pemenangan Anies-Sandi melalui evaluasi DPT yang melibatkan kedua tim pasangan calon, Dukcapil dan Bawaslu, pada rapat di kantor KPU yang disepakati akan digelar Jumat (7/4) sore.

Sumarno yakin kalaupun ada pemilih invalid dalam penelusuran nanti, jumlahnya tidak terlampau banyak seperti disampaikan Tim Anies-Sandi. Ia menduga, mungkin saja ada salah penafsiran dari Tim Anies-Sandi.

“Misalnya ada data yang disampaikan kepada kami bahwa ditemukan NIK dari luar daerah DKI dan didefinisikan invalid, padahal belum tentu kode NIK dari luar DKI itu invalid, karena ketika seseorang sudah pindah dari luar daerah ke DKI itu NIK-nya tidak berubah, NIK hanya sekali seumur hidup, yang berubah hanya NKK. Maka nanti kita coba cocokkan datanya,” kata Sumarno.