Kapolri: HMI Berperan Penting Menjaga Demokrasi Tetap “On The Track”

Kapolri Tito Karnavian saat menyampaikan orasi ilmiah dalam acara pelantikan Badan Koordinasi HMI Sumbagsel di Gedung Keratun Kompleks Pemerintah Provinsi Lampung, Jum’at (7/4/2017) malam.
Kapolri Tito Karnavian saat menyampaikan orasi ilmiah dalam acara pelantikan Badan Koordinasi HMI Sumbagsel di Gedung Keratun Kompleks Pemerintah Provinsi Lampung, Jum’at (7/4/2017) malam.

Bandar Lampung, Sayangi.com – Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian menilai Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) punya peran penting sebagai  kelompok penekan (pressure group) terhadap kelas atas agar tidak memanipulasi demokrasi.

Hal itu dikemukakan Tito saat menyampaikan orasi ilmiah dalam acara pelantikan Badan Koordinasi HMI Sumbagsel di Gedung Keratun Kompleks Pemerintah Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Jum’at (7/4) malam.

Kapolri menegaskan bahwa demokrasi yang dipilih oleh Indonesia pasca 1998 telah membawa dampak positif berupa menguatnya peran rakyat dan terjadinya proses check and balances dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

Namun demikian, demokrasi yang cenderung liberal jika tidak terkontrol dan diterapkan kepada negara yang kelompok masyarakatnya didominasi kelas bawah (low class),  akan berdampak negatif berupa mengentalnya primordialisme yang bisa mengarah pada instabilitas.

Selain itu, menurut Kapolri, demokrasi bisa dimanipulasi oleh golongan high class untuk kepentingan kelompoknya. Kelompok high class ini bisa berasal dari pemilik modal maupun pemilik media yang dengan kekuatannya bisa mendikte masyarakat kelas bawah.

Untuk mengatasi hal tesebut, maka negara menerapkan kebijakan pengendalian dengan cara memperkuat instrumen-instrumen yang bisa mengontrol kelas atas agar demokrasi tetap berjalan di rel yang benar (on the track). Salah satunya adalah HMI.

“Jadi HMI tidak dilarang untuk mengkritik. HMI dan teman-teman ormas, LSM itu adalah pressure group, kelompok penekan yang harus ada untuk mengontrol kelas atas. Tapi caranya harus sesuai aturan,” kata Tito.

Kapolri mengingatkan, demokrasi tidak boleh dijalankan sebebas-bebasnya. Sebaliknya, kekuasaan juga perlu dikontrol karena jika terlalu kuat akan cenderung korup.

“Power tends to corrupt, absolut power corrupt absolutly. kekuasaan yang terlalu kuat, kebebasan yang telalu bebas pasti menyimpang,” kata Tito, mengutip adagium terkenal dari Lord Acton .

Pada acara tersebut hadir sejumlah tokoh antara lain Gubernur Lampung Ridho Ficardo, Kabaharkam Komjen Pol Putut Eko Bayuseno, Kadiv Humas Irjen Pol Boy Rafli Amar, Kapolda Lampung Irjen Sudjarno, mantan anggota DPR RI Bursah Zarnubi, praktisi hukum Ari Yusuf Amir dan sejumlah senior HMI Lampung. Hadir juga alumni HMI yang berasal dari pemerintahan di Lampung seperti Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri dan Bupati Tulang Bawang Barat Umar Ahmad.