Polri Bantah Permintaan Penundaan Sidang Ahok Bermuatan Politik

Kaduv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar menjawab wartawan di Hotel Aryaduta, Jakarta, Sabtu (8/4)

Jakarta, Sayangi.com– Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar, membantah tudingan bahwa surat yang dikirimkan Polda Metro Jaya ke pihak PN Jakarta Utara, yang berisi saran agar sidang pembacaan tuntutan kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bermuatan politik.

Menurutnya, surat tersebut dikirimkan semata-mata atas dasar pertimbangan keamanan jelang pelaksanaan Pilkada Jakarta putaran kedua pada 19 April 2017.

“Nggak ada, itu murni pertimbangan keamanan. Pemilu atau Pemilukada harus bebas dari intimidasi,” kata Boy kepada wartawan, di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta, Sabtu (8/4).

Boy mengatakan, keputusan jadwal sidang Ahok adalah hak mutlak wewenang majelis hakim dan pihak pengadilan. Sedangkan surat permintaan penundaan sidang dari Kapolda Metro Jaya hanya sebatas saran.

“Polda Metro mengharapkan agar suasana kondusif, aman, damai, sehingga proses Pilkada dapat berjalan lancar, persiapannya juga berjalan lancar. Pak Kapolda menyarankan agar sidang setelah tanggal 19,” kata Boy.

Meski memberi saran, kata Boy, kepolisian tidak keberatan bila sidang pembacaan tuntutan Ahok tetap digelar pada Selasa. Polisi tetap siap untuk mengamankan jalannya sidang tersebut.

“Kepolisian akan tetap mengamankan semua proses persidangan, termasuk proses Pilkada,” tegasnya.

Lebih jauh Boy menjelaskan, dengan ditundanya sidang Ahok, maka pihak kepolisian akan lebih fokus menjaga keamanan jelang dan saat Pilkada.

“Maksud Kapolda adalah memberikan ruang bagi pengamanan Pilkada yang aman, kondusif. Jadi pertimbangan keamanan, keamanan akan lebih kuat, lebih fokus,” katanya.