Kapolda Riau: Jika Terbukti Terlibat, Kadis PU Pekanbaru Akan Jadi Tersangka

Kapolda Riau Irjen Pol Zulkarnain Adinegara akan menempati posisi baru sebagai Kapolda Sumsel

Pekanbaru, Sayangi.com– Menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap empat pegawai honorer di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Pekanbaru, pada Senin (10/4) siang, karena diduga melakukan pungutan liar dalam pengurusan penerbitan Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK), Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau memeriksa Kepala Dinas PU Pekanbaru Zulkifli Harun dan Pj. Kabid Jasa Konstruksi Tuswan Aidi.

“Status sementara masih saksi. Tapi kalau ada cukup bukti keduanya terlibat, statusnya bisa dinaikkan jadi tersangka,” kata Kapolda Riau Irjen Pol. Zulkarnain Adinegara, saat dihubungi Sayangi.Com, Selasa (11/4).

Menurut Zulkarnain, kasus ini merupakan pengembangan tim sapu bersih pungutan liar (saber pungli) atas laporan masyarakat tentang adanya pungutan di Dinas PU Pekanbaru setiap meminta rekomendasi atau mengurus ijin usaha jasa konstuksi (IUJP). Dua tahun lalu biayanya sekitar Rp500.000, tapi belakangan ini diminta sampai Rp10 juta per rekomendasi. Besarnya bervariasi sesuai dengan klasifikasi perusahaan.

“Karena itu banyak kontraktor dan masyarakat mengeluh. Mestinya ini kan tidak bayar, uangnya juga tidak masuk kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak atau PNBP,” kata Zulkarnain.

Atas dasar laporan masyarakat itulah, tim saber pungli melakukan OTT terhadap 4 pegawai honorer Dinas PU Pekanbaru pada Senin kemarin. Dari OTT itu diamankan barang bukti uang sejumlah Rp10.400.000, satu unit PC komputer dengan dokumen di dalamnya, dokumen ijin Usaha Jasa Kontruksi, dan satu rangkap buku IUJK.

Barang bukti yang diamankan dari operasi tangkap tangan di Dinas PU Pekanbaru, Senin (10/4) kemarin

Zulkarnain mengatakan, sejak ada keluar Insturksi Presiden No. 87 Tahun 2016 tentang sapu bersih pungutan liar, Polda Riau sudah melakukan 36 kali operasi penindakan, baik di internal polisi maupun di lingkup pemerintah daerah seperti pengurusan KTP, pengurusan pelanggan PLN, serta ijin pembawaan kayu hutan.