Komisi III: Sidang Ditunda untuk Akomodasi Kenyamanan Politik Seorang Terdakwa

Nasir Jamil / Foto: Istimewa

Jakarta, Sayangi.com – Anggota Komisi III DPR RI M Nasir Djamil menyesalkan penundaan sidang tuntutan perkara dugaan penistaan agama atas terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sidang ditunda dari Selasa (11/4) menjadi 20 April 2017, atau sehari setelah pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta putaran kedua.

Menurut Nasir, penundaan itu tidak mencederai rasa keadilan kepada publik, tetapi juga menjadi preseden buruk dalam tata hukum nasional. Apalagi alasannya hanya karena alasan politis.

“Menyesalkan terjadinya politisasi proses hukum sehingga pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum sampai harus ditunda, untuk mengakomodasi kenyamanan politik seorang terdakwa,” ujarnya melalui pesan singkat, Selasa (11/4).

Mestinya kata dia, jaksa penuntut umum dan majelis hakim memperlihatkan kepada publik persamaan di depan hukum (equality before the law), baik perlakuan, akses keadilan, dan peradilan yang tidak memihak.

“Dengan begitu publik percaya Indonesia betul-betul negara hukum,” jelasnya.

Diketahui, dalam persidangan kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ali Mukartono meminta jadwal pembacaan tuntutan terhadap Ahok ditunda karena belum selesainya penyusunan tuntutan.

“Memang sedianya persidangan hari ini agendanya adalah pembacaan surat tuntutan dari kami selaku Penuntut Umum, kami sudah berusaha sedemikian rupa bahwa ternyata waktu satu minggu tidak cukup atau kurang cukup bagi kami untuk menyusun surat tuntutan,” kata Ali dalam lanjutan sidang Ahok di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (11/4).

Ia pun mewakili tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta maaf soal permintaan ditundanya sidang ke-18 kasus Ahok tersebut.

“Kami memohon waktu untuk pembacaan surat tuntutan karena kami tidak bisa bacakan hari ini,” ucap Ali.

“Saudara Penuntut Umum, ini belum selesainya itu ketiknya?” tanya Ketua Majelis Hakim Dwiarsi Budi Santiarto.

“Ketiknya yang mulia,” jawab Ali.

“Orang segini banyak masa ketiknya tidak bisa dibagi-bagi?” tanya Hakim Dwiarso.

“Kami banyak pemahaman dan sebagainya, kami juga lebih komprehensif dan sebagainya mohon pertimbangannya yang mulia,” jawab Ali.

Dengan alasan JPU tidak siap, hakim pun menunda sidang hingga 20 April mendatang.