DPR Buat Nota Keberatan, Minta Presiden Batalkan Pencegahan Setya Novanto

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah/Foto: Sayangi.Com

Jakarta, Sayangi.Com– Atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ditjen Imigrasi telah mencegah Ketua DPR Setya Novanto untuk bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan. Merespons hal ini, pimpinan DPR RI akan mengirimkan surat berisi nota keberatan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan meminta agar pencegahan itu dibatalkan.

Menurut Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, nota keberatan itu merupakan sikap resmi DPR atas pencegahan terhadap Setya Novanto.

“Pencegahan ini membuat Ketua DPR tidak dapat menjalankan tugas diplomasi, selain juga mencoreng kelembagaan DPR di dalam negeri maupun di dunia internasional,” kata Fahri didampingi wakil ketua DPR Fadli Zon, saat memberikan keterangan kepada wartawan, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/4) malam.

Fahri menjelaskan, nota keberatan berawal dari adanya nota protes Fraksi Partai Golkar yang kemudian dibahas dan disepakati pada Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR yang berlangsung hingga Selasa malam.

Fahri menyebut, pada akhir bulan ini ada pertemuan pimpinan parlemen yang antara lain akan diikuti oleh Indonesia, Meksiko, Korea Selatan, dan Australia. Dengan status dicegah, maka Setya Novanto tidak bisa hadir.

Selain itu, Fahri menilai bahwa alasan KPK mengajukan permohonan pencegahan kepada Ditjen Imigrasi, dengan alasan untuk memudahkan pemeriksaan, juga tidak tepat karena Setya Novanto selalu kooperatif dalam pemeriksaan KPK.

Fahri mengatakan bahwa nota keberatan ini bukan merupakan bentuk intervensi DPR terhadap proses hukum kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP Elektronik (E-KTP).