Pramono Anung: Presiden Jokowi Segera Tindak Lanjuti Temuan BPK

Presiden Jokowi saat bertemu dengan pimpinan BPK di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/4) /Foto: setkab.go.id

Jakarta, Sayangi.Com– Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa Presiden Jokowi akan segera menindaklanjuti apa yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagaimana telah disampaikan pimpinan BPK saat bertemu Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/4) siang.

“Presiden menginginkan pemerintahan transparan, credible, kalau ada masalah segera diselesaikan,” kata Pramono kepada wartawan, usai mendampingi Presiden Jokowi menerima pimpinan BPK.

Pramono Anung menyebut contoh, misalnya ada masalah di satu kementerian atau lembaga yang sudah disampaikan oleh Ketua BPK, maka Presiden langsung memerintahkan kepada menteri terkait, kepada Menko untuk segera ditindaklanjuti, diselesaikan.

“Sebagai contoh WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk pemerintahan daerah, tahun lalu 46 atau 47 persen, sekarang sudah naik menjadi 58 persen. Tetapi itupun Presiden tetap mengharapkan ditingkatkan, termasuk kementerian danlembaga,” kata Pramono.

Sebelumnya, Ketua BPK Harry Azhar Aziz mengatakan telah melaporkan ke Presiden 810 temuan yang memuat 1.393 kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan 6.201 permasalahan ketidakpatuhan, yang merugikan keuangan negara senilai Rp19,48 triliun.

Selain itu, Ketua BPK juga menyampaikan tiga permasalahan dalam laporan yang diserahkan kepada Presiden Jokowi tersebut. Pertama, terkait jaminan kesehatan nasional yang belum memadai, di mana pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan RSUD ditemukan belum didukung dengan jumlah dan fasilitas sumber daya manusia yang memadai.

Kedua, soal pembagian tugas dan tanggung jawab penyediaan sarana dan prasarana jenjang SD, SMP, SMA/SMK antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat yang hingga kini belum diatur.

Ketiga, soal wajib pajak yang wajib memungut pajak pertambahan nilai pada empat KPP (Kantor Pelayanan Pajak), Wajib Pajak besar terindikasi belum menyetorkan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang dipungut sebesar Rp910,06 miliar, dengan potensi sanksi administrasi bunga minimal Rp538,13 miliar.