Buka Kongres Ekonomi Umat, Jokowi Tekankan Kemitraan Pengusaha Besar-Kecil

Presiden Jokowi saat membuka Kongres Ekonomi Umat Tahun 2017 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (22/4) siang /Foto: Humas Setpres

Jakarta, Sayangi.Com– Presiden Jokowi membuka secara resmi Kongres Ekonomi Umat (KEU) 2017 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (22/4) siang.

Saat menyampaikan sambutan, Jokowi mengemukakan bahwa saat ini Pemerintah sedang fokus melakukan pemerataan ekonomi melalui program redistribusi aset, reforma agraria, dan kemitraan yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pelaku ekonomi mikro, ekonomi kecil, dan ekonomi menengah.

Jokowi berharap, Kongres Ekonomi Umat bisa membahas secara detail dan memberi masukan konkret terkait program-program yang sedang dilaksanakan pemerintah untuk mengatasi ketimpangan di Indonesia.

“Yang paling penting untuk saya, program redistribusi aset, reforma agraria, dan kemitraan pengusaha besar kecil ini segera bisa dilaksanakan. Saya menunggu masukan dari kongres ekonomi umat ini. Ini ditunggu, daerah menunggu, desa menunggu, rakyat menunggu, umat menunggu, menunggu semuanya,” kata Jokowi.

Kemitraan Pengusaha Besar-Kecil

Tentang program kemitraan, Jokowi mengatakan sudah mengutus beberapa menteri untuk berbicara kepada pengusaha-pengusaha besar agar mereka mau untuk bermitra dengan pelaku ekonomi mikro, ekonomi kecil, dan ekonomi menengah, dalam sebuah kemitraan yang saling menguntungkan. Tetapi yang besar untungnya kecil, yang mikro untungnya besar.

“Ini yang akan saya paksa, bukan saya ajak lagi. Karena ini menyangkut kemitraan yang betul-betul besar dan rakyat nantinya yang diuntungkan,” kata Jokowi.

Jokowi meminta kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Makruf Amin agar masalah ini dibahas dan dirumuskan dalam Kongres Ekonomi Umat. Selanjutnya pemerintah mendapatkan masukan yang sudah rinci, sehingga pemerintah tinggal memanggil, memutuskan, dan melaksanakan itu.

“Siapa-siapa sambung dengan siapa, produk apa sambung dengan perusahaan apa. Inilah yang ingin kita kerjakan,” kata Presiden.

Redistribusi Aset

Terkait program reforma agraria dan redistribusi aset, menurut Jokowi, sekarang ini ada 126 juta hektar bidang tanah, tapi yang sudah disertifikatkan baru 46 juta hektar. Artinya, masih 60% lebih bidang-bidang tanah yang belum disertifikatkan.

Menurut Jokowi, kalau di desa, atau di daerah, alasan kenapa tidak disertifikatkan karena rakyat tidak memiliki biaya untuk sertifikasi. Atau, karena tanah-tanah itu berada pada posisi-posisi yang tidak seharusnya untuk pemukiman maupun untuk lahan-lahan garapan.

Saat ini, lanjut Presiden, pemerintah telah mengumpulkan 21,7 hektar lahan, terdiri atas 12,7 juta hektar lahan hutan dan 9 juta juga lahan yang nantinya akan bisa diberikan kepada umat melalui koperasi atau pondok pesantren.

Tetapi,Jokowi mengingatkan, prodram redistribusi aset ini bukan bagi-bagi lahan.

“Saya tidak mau kita hanya bagi-bagi, kemudian tanah itu dijual lagi oleh rakyat kepada yang gede-gede, yang akhirnya tidak ada artinya,” ujar Jokowi.

Karena itu, Jokowi meminta agar skema pembagiannya dibicarakan secara rinci.

“Harus betul-betul sebuah skema yang produktif untuk rakyat, produktif untuk umat, produktif untuk kita semuanya, sehingga betul-betul ini bisa memperkecil kesenjangan dan ketimpangan, kata Presiden.

Saat menghadiri KEU 2017, Presiden Jokowi antara lain didampingi oleh Ketua MUI KH Ma’ruf Amin, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mensesneg Pratikno, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.