Kapolri di Kampus UI: Masalah Kesenjangan Bisa Mengganggu Persatuan dan Keamanan

Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian saat menyampaikan kuliah umum di Kampus UI Depok, Selasa (25/4) /Foto: Tri Setyo

Depok,Sayangi.com– Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian memberikan kuliah umum pada  acara Deklarasi Gerakan Mahasiswa (Gema) Aliansi Relawan Perguruan Tinggi Anti Penyalahgunaan Narkoba (Artipena) Jabodetabek, di Balairung Kampus Universitas Indonesia, Depok, Selasa (25/4).

Dihadapan sekitar seribuan mahasiswa perwakilan dari 20 kampus se-Jabodetabek, Kapolri mengatakan bahwa Indonesia berhasil mempertahankan kebhinnekaan selama hampir 72 tahun merdeka. Namun Indonesia masih menghadapi masalah pemerataan pembangunan.

“Kita sukses merawat kerangka NKRI ini, yang beragam namun tetap satu. Tapi kita belum sukses melakukan pemerataan pembangunan,” ujar Kapolri.

Kapolri memberi contoh bahwa negara Singapura telah sukses melakukan pemerataan pembangunan. Meskipun, negara tersebut baru merdeka tahun 1965.

“Mereka (Singapura) sukses membangun, membuat pembangunan di negara tersebut dirasakan oleh rakyatnya. Menjadi salah satu negara yang paling maju di dunia,” kata Tito.

Menurut Kapolri, negara ASEAN lainnya seperti Malaysia dan Thailand, juga sudah mulai menjadi negara besar. “Tetapi di Indonesia, kesenjangan sosial antara yang miskin dan yang kaya masih terlalu tinggi.”

Demografi kesejahteraan Indonesia, kata Tito, masih berbentuk piramida yang didominasi oleh low class. Itu disebabkan masih banyak masyarakat Indonesia yang berpendidikan rendah. Tidak hanya di pelosok daerah, bahkan di Jakarta yang notabene Ibu Kota Negara, masih ditemukan banyak kawasan kumuh.

“Bahkan di Jakarta kita masih temui daerah kumuh, daerah slum area yang kontras dengan kelompok masyarakat yang kaya,” tuturnya.

Tidak meratanya pembangunan di Indonesia, kata Tito, bukan tidak mungkin jadi faktor pemecah kebhinnekaan di Indonesia. Pasalnya, akan ada kecemburuan dari masyarakat kelas bawah ke kelompok high class.

“Konflik vertikal bisa menguat, demo yang terjadi juga banyak melibatkan low class, dengan tuntutan dasar adalah masalah kesejahteraan,” katanya.

Perkuat Middle Class

Menurut Tito, bila ingin menjadi negara maju, Indonesia harus menipiskan jarak antara low class dan high class. Keberadaan middle class atau golongan menengah harus diperkuat agar menjadi mayoritas.

“Kita belum mampu membuat struktur demografi kesejahteraan masyarakat Indonesia menjadi dua piramida terbalik. Yaitu kecilnya golongan low class dan high class, dan yang menjadi mayoritas adalah kelas menengah,” kata Kapolri.

Kapolri mengatakan, pemerintah saat ini terus membuat program pemerataan untuk menjamin pembangunan yang berpihak pada kelas bawah. Hal tersebut penting agar tidak timbul konflik yang dapat mengancam kebhinnekaan Indonesia.

“Kalau kesenjangan terus terjadi maka potensi konflik perpecahan akan terus terjadi di Indonesia,” tegasnya.

Selain pemerataan, menurut Tito, Indonesia juga harus memacu pertumbuhan ekonomi bila ingin menjadi negara maju. Indonesia harus mempertahankan pertumbuhan ekonomi 5,2 persen setiap tahun.

“Stabilitas politik dan keamanan harus terjaga supaya investor dari dalam dan luar negeri mau berinvestasi. Tidak boleh ada gerakan-gerakan inkonstitusional, yang mengganggu keamanan dan berpotensi memecah belas persatuan,” tegasnya.

Dalam ceramahnya, Kapolri juga menekankan pentingnya peran kaum intelektual dalam memajukan suatu bangsa.

Acara deklarasi Gema Artipena Jabodetabek juga dihadiri oleh perwakilan dari Badan Narkotika Nasional (BNN), perwakilan Kemenristek Dikti, Karo Penum Mabes Polri Brigjen Rikwanto, Kapolresta Depok Kombes Pol. Herry Heryawan, serta ketua umum DPP Artipena Suryo Hapsoro Tri Utomo.