Tim Kuasa Hukum Ahok Pertanyakan Maksud Golongan Yang Dinyatakan JPU

Sirra Prayuna menjawab pertanyaan pers usai sidang pledoi Ahok, Selasa (25/4) siang /Foto: Fahri Haidar

Jakarta, Sayangi.com– Tim penasihat hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mempertanyakan apa yang dimaksud dengan golongan yang terdapat dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menilai Ahok telah terbukti dan secara meyakinkan telah melanggar dakwaan alternatif yakni pasal 156 KUHP.

“Golongan kan ada tiga, golongan yang harus dimaknai itu tak dijelaskan JPU yang mana, jaksa hanya menerapkan 156 KUHP terkait golongan,” ujar Sirra Prayuna, usai sidang pledoi Ahok, di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (25/4).

Sirra mengungkapkan, yang dimaksud Ahok tentang golongan bukanlah golongan agama apapun, melainkan sekelompok elit politik. Karenanya, dia menganggap golongan yang dibicarakan JPU tidak tepat.

“Kami anggap golongan yang dibicarakan JPU ini tak tepat,” ujar Sirra.

Menanggapi pernyataan itu, Ketua tim JPU, Ali Mukartono menegaskan, dalam Undang-undang (UU), golongan yang dimaksud sudah termasuk agama Islam. Sehingga, golongan yang dimasukkan dalam tuntutan JPU sudah jelas maksud dan tujuannya.

“UU tidak perlu. Di penjelasan itu disampaikan bahwa agama itu termasuk golongan, orang yang beragama Islam itu termasuk golongan. Tidak perlu golongan Islam itu FPI dan sebagainya, tidak perlu,” terang Ali.

Untuk diketahui, menurut Pasal 156 KUHP, barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.