GNPF-MUI: Tuntutan JPU dalam Kasus Ahok Telah Mendelegitimasi MUI

Suasana konferensi anggota GNPF MUI (Foto: Fahri/ Sayangi.com)

Jakarta, Sayangi.com – Anggota Tim Advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), Kapitra Ampera menjelaskan, pada awalnya pihaknya berharap supaya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjajhaja Purnama (Ahok) dengan tuntutan seberat-beratnya. Namun, di luar dugaan, justru JPU mengatakan bahwa Ahok tidak menista agama.

Dengan tuntutan ringan itu, menurutnya  sama saja JPU menuntut pembubaran MUI.

“Kita berharap JPU menuntut Basuki Tjahaja Purnama, tetapi kenyataannya tuntutan itu menuntut pembubaran MUI. Kenapa? Karena GNPF hadir untuk mengawal sikap keagamaan yang menyatakan Basuki menistakan agama. Sedangkan JPU menyebut tak ada penistaan agama,” kata Kapitra dalam konferensi pers di AQL learning Center, Tebet Utara, Jakarta Selatan, Selasa (2/5).

Kapitra menjelaskan, ketika JPU mengatakan bahwa tidak adanya penodaan agama, maka fatwa MUI terdelegitimasi.

“Karena fatwa MUI dianggap tidak valid, tidak benar dan bohong. Itu makna yang kami rasakan atas tuntutan JPU,” ujarnya.

Dia juga mengungkapkan, jika dihubungkan peristiwa dengan tuntutan, hal itu sangat tidak sesuai. Dia menceritakan, kasus-kasus penodaan agama sebelumnya tidak pernah dihukum ringan atau bebas.

“Boleh kita bandingkan dengan kasus Arswendo. Arswendo cuma menurunkan grade Rasulullah SAW. yang menempatkan Rasulullah di bawah sejumlah nama,” terangnya.

“Maka pasal 156a harus diterapkan JPU sebagai lembaga yang mewakili korban,¬† yakni umat Islam. Pada 212, 7 juta orang turun ke jalan, itu mereka yang tersakiti,” tandasnya. (iy)