Perppu 1/2017: Ditjen Pajak Bisa Akses Informasi Keuangan Nasabah Bank

Kantor Ditjen Pajak di Jl. Gatot Subroto Jakarta /Foto: sayangi.com

Jakarta, Sayangi.Com– Sebagai bagian dari keikutsertaan Indonesia dalam pertukaran informasi keuangan secara otomatis (Automatic Exchange of Financial Account Information/AEOI), Presiden Jokowi pada 8 Mei 2017 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor: 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

Dalam lampiran Perppu tersebut yang diterima Sayangi.Com, Selasa (17/5) malam, dinyatakan bahwa Dirjen Pajak Kementerian Keuangan berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di:
1. sektor perbankan,
2. pasar modal,
3. perasuransian,
4. lembaga jasa keuangan lain dan entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Lembaga jasa keuangan tersebut wajib menyampaikan kepada Dirjen Pajak laporan berisi informasi keuangan selama satu tahun kalender untuk setiap rekening keuangan yang diidentifikasikan sebagai rekening yang wajib dilaporkan. Informasi keuangan itu paling sedikit memuat:
a. identitas pemegang rekening keuangan,
b. nomor rekening keuangan,
c. identitas lembaga jasa keuangan,
d. saldo atau nilai rekening keuangan dan penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.

Dalam penyampaian laporan, lembaga jasa keuangan wajib melakukan prosedur identifikasi rekening keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan. Lembaga jasa keuangan tidak boleh melayani pembukaan rekening keuangan baru atau transaksi keuangan baru bagi nasabah lama yang menolak ketentuan identifikasi rekening keuangan ini.

Perppu ini juga mengatur lembaga jasa keuangan yang memperoleh dokumentasi dalam bahasa lain selain bahasa Indonesia, harus memberikan terjemahan dokumentasi dimaksud ke bahasa Indonesia, apabila diminta oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Menurut Perppu ini, Menteri Keuangan atau Dirjen Pajak dalam melaksanakan tugas memperoleh akses dan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Pimpinan atau pegawai Otoritas Jasa Keuangan maupun lembaga jasa keuangan yang memenuhi kewajiban penyampaian laporan juga sama-sama tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Sanksi

Bagi pimpinan atau pegawai lembaga jasa keuangan yang tidak menyampaikan laporan, melaksanakan prosedur identifikasi rekening keuangan secara benar dan tidak memberikan informasi maupun bukti yang dimaksud bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 tahun dengan denda paling banyak Rp1 miliar.

Setiap orang yang membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan atau mengurangkan informasi yang sebenarnya dari informasi yang wajib disampaikan dalam laporan sebagaimana dimaksud, menurut Perppu ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Perppu No 1 Tahun 2017 ini telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada 8 Mei 2017, dan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.