Usai Dilantik, Kepala BPH Migas Siap Kawal Amanah Menteri ESDM

Ketua BPH Migas Fanshurullah Asa (Foto: Sayangi.com/Fahri)

Jakarta, Sayangi.com – Kepala Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang baru saja dilantik, Fanshurullah Asa mengatakan, pihaknya akan mengawal amanah Menteri ESDM Ignasius Jonan yakni soal BBM satu harga untuk seluruh Indonesia khususnya di daerah tertinggal, dan masalah harga gas agar bisa seefisien mungkin.

“Jadi kita akan kawal nanti, yang kita harapkan sebenarnya untuk harga gas yang lebih murah, itu nanti biaya angkutnya akan lebih murah kalau BPH Migas lebih awal terlibat pada namanya basic design. Itu kita bisa terlibat menentukan atau menyusun usulan dari badan usaha,” kata Fanshurullah usai dilantik di Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (26/5).

Sehingga, kata dia, modal atau capital expenditurnya itu bisa ditekan dengan biaya lebih murah, akan bisa mendapatkan efisiensi dalam harga. Jadi, kalau harga angkutnya murah, nanti setelah ditentukan harga lebih dulu, margin itu bisa lebih ekononis dan efisien.

Untuk mewujudkan hal itu, kata Fanshurullah, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dirjen Migas, karena musti ada regulasi yang harus disesuaikan.

“Yang kedua, nanti kita akan melaksanakan bersama badan-badan usaha, kan banyak sekali yang terdaftar dalam ijin pengangkutan dan niaga di BPH itu kan ada 39, kalau untuk di BBM itu ada sekitar 250,” terangnya.

Terkait masalah BBM satu harga, dia mengungkapkan, pihaknya sudah menugaskan dua badan usaha. Pertama pertamina, yang kedua adalah AKE.

“Untuk pertamina seperti yang sudah ditugaskan itu ada 150 titik. Walaupun dari BPH Migas kalau mengacu data dari Bappenas dan Kementerian PDT, jumlah daerah tertinggal di Indonesia itu hampir 237, bukan 150. Tapi untuk saat ini, sementara yang sudah ditugaskan itu 150 titik, yang sudah direalisasi oleh pertamina sampai minggu ini itu sekitar 12,” paparnya.

Lebih jauh dia mengungkapkan, pihaknya akan mengawasi pertamina supaya hal itu bisa diwujudkan.

“Karena ini perintah dari presiden dan diamanahkan kepada menteri, kami akan mengawasi. Karena Permen 36 itu meminta BPH Migas akan mengawal. Kami 9 komite ini akan sama-sama membuat aturan menugaskan, mengawasi, memverifikasi, bahkan di dalam amanat permen itu bisa memberi sanksi kepada badan usaha. Kita harapkan pertamina betul-betul melakukan koordinasi kepada BPH Migas sebagai badan pengatur,” pungkasnya.