Dialog dengan Aktivis, Tito Paparkan Keterkaitan Stabilitas dan Kesejahteraan

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian saat diskusi di kediaman Bursah Zarnubi di Kompleks Liga Mas Indah, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (1/6).

Jakarta, Sayangi.com – Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menghadiri acara buka bersama para aktivis lintas generasi di kediaman Bursah Zarnubi di Kompleks Liga Mas Indah, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (1/6) sore.

Usai berbuka puasa Kapolri menjadi imam shalat Magrib berjamaah. Dalam doa usai shalat, Kapolri menyelipkan harapan agar bangsa Indonesia aman, damai, sejahtera dan bisa melalui ujian demokrasi yang sedang berlangsung saat ini.

Selanjutnya Kapolri berdiskusi dengan para aktivis yang hadir di acara tersebut.

Kapolri mengawali diskusi dengan menceritakan dinamika demokrasi di Indonesia yang disebutnya sedang mengalami batu ujian. Ujian itu menurut Tito bisa dilihat dari proses Pilkada DKI Jakarta yang tensinya tinggi dan buntutnya masih terasa hingga saat ini.

Situasi yang terjadi pada Pilkada DKI 2017 menurut Tito merupakan contoh dari sistem demokrasi liberal yang diterapkan di tengah masyarakat yang masih didominasi oleh kelas bawah (low class).

“Struktur demografi Indonesia masih berbentuk piramida. Di bagian atas sedikit orang kaya, di bawahnya kelas menengah yang tidak terlalu besar, dan di lapisan bawah yang paling besar adalah golongan low class yang kurang terdidik dan tidak punya akses kuat ke sektor ekonomi,” kata Tito.

Menurut Kapolri, salah satu risiko penerapan demokrasi di masyarakat yang dominan low class adalah munculnya primordialisme, kesukuan, sentimen keagamaan, dan kalau penyampaikan aspirasi maunya serba instan yang mengabaikan proses. Maka yang terjadi adalah menguatnya konflik horizontal atas nama kebebasan berpendapat.

Dampak Negatif Demokrasi

Seperti yang sering disampaikan dalam ceramahnya, Tito kembali mengutip pandangan mantan PM Malaysia Mahathir Muhammad tentang dua opsi dalam pembangunan: mendahulukan demokrasi atau kesejahteraan.

Indonesia, menurut Tito, melalui gerakan reformasi tahun 1998 ternyata memilih untuk mendahulukan demokrasi. Pilihan itu harus diterima dengan segala konsekuensinya, karena Bangsa Indonesia tidak mungkin gambling berbalik menempuh jalur yang kedua (kesejahteraan).

“Sekarang kita menghadapi risikonya, mari kita atasi dampak negatifnya,” kata Tito.

Libih lanjut Kapolri mengajak semua elemen masyarakat termasuk para aktivis untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat agar tidak gampang menyalahkan pemerintah. Karena menurutnya pemerintahan saat ini sudah on the right track.

Tito juga mengajak untuk membangun sistem politik yang matang dengan membudayakan pergantian kepemimpinan melalui proses Pemilihan Umum. Karena jika pemerintahan dijatuhkan di tengah jalan akan memancing perlakuan serupa pada setiap rezim yang berkuasa.

Dalam konteks demokrasi yang berjalan cenderung liberal ini, Tito secara khusus meminta pendapat dan masukan dari tokoh Malari Hariman Siregar.

“Tahun 1998 yang memilih demokrasi seperti saat ini adalah Bang Hariman dan Bapak-bapak semua. Saya hanya bagian pengamanan dan masih berpangkat mayor waktu itu. Bagaimana itu Bang?” kata Tito.

Mendapat pertanyaan Kapolri, Hariman Siregar yang berbicara pada kesempatan
berikutnya menceritakan proses reformasi tahun 1998 yang menurutnya memang tidak berjalan sesuai harapan.

“Kalau saya umpamakan seperti dokter yang mendiagnosa pasien, demokrasi kita ya jalan. Tapi soal kualitasnya tentu harus diperiksa darahnya,” kata Hariman.

Hariman menekankan empat hal agar demokrasi berjalan sesuai harapan, yaitu:
penguatan civil society, rule of law, media yang bebas serta tidak memihak, dan
Parpol yang kuat dan benar.

Terkait dengan pilihan Indonesia dalam menempuh jalur demokrasi, Refli Harun
menekankan agar bangsa ini tidak boleh gagal dalam menempuh demokrasi. Untuk
menghindari berlarut-larutnya konflik sosial akibat perbedaan dukungan, Refli
mengusulkan agar kontestasi politik elektoral waktunya dipersempit. Hal itu
untuk memberi kesempatan kepada pemerintah yang terpilih untuk melakukan pembangunan.

Refli mencontohkan tensi politik seputar kontestasi Pilpres 2019 yang ternyata saat ini sudah mulai mengemuka. Padahal mestinya semua pihak memberi kesempatan dulu kepada pemerintahan Jokowi-JK bekerja maksimal untuk kemajuan bangsa.

“Kalau berfikir elektoral terus kapan kita membangun?” katanya.

Distribusi Kesejahteraan

Sejumlah aktivis yang hadir pada kesempatan tersebut menyoroti pentingnya distribusi kesejahteraan secara adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu antara lain disampaikan oleh Herdi Syahrazad dan Sudjana Sulaiman. Menurut Herdi, Problem struktural di Indonesia saat ini adalah pemerataan dan keadilan yang belum berhasil. Hal itulah yang kemudian memicu kerawanan sosial termasuk radikalisme. Menghadapi ekses ketidakadilan ini, Herdi mengusulkan agar pemerintah menempuh jalur dialog daripada pendekatan kekuasaan.

Hal senada juga disampaikan Sujana Sulaiman. Dia menyarankan perlunya dilakukanĀ affirmative action dalam mengatasi kesenjangan. Sujana menegaskan, konfigurasi perekonomian Indonesia dimana satu persen golongan menguasai 70 persen sumber daya tidak boleh dibiarkan. Hal itu pula yang menurutnya menjadi kesadaran kolektif warga Jakarta sehingga banyak yang berpartisipasi aktif membendung kepentingan pemilik modal di Pilkada DKI Jakarta.

Guna mewujudkan distribusi kesejahteraan yang merata Syahganda Nainggolan meminta Pemerintahan Jokowi konsisten dalam menjalankan Nawacita terutama soalĀ land reform dan redistribusi aset. Namun disamping menyelesaikan pesoalan ekonomi tersebut, Syahganda meminta pemerintahan Jokowi juga mengantisipasi menguatnya politik identitas. Senada dengan Herdi, Syahganda meminta pemerintah dan kepolisian menempuh jalur dialog mengatasi konflik dalam politik identitas ini.

Pandangan soal perlunya pemerintah memperkecil disparitas antara orang kaya dan miskin juga disampaikan oleh mantan Anggota BPK Ali Masykur Musa. Menurutnya, suka-tidak suka rakyat miskin saat ini sedang merasakan ketidakadilan. Karena itu dia mengusulkan kepada pemerintah agar kartel yang menggejala harus dipotong.

“Untuk memotong kartel ini Pak Jokowi pasti sulit kalau tidak didukung oleh polisi dan kita semua,” kata Ali Masykur.

Sementara itu Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta menjelaskan penyebab terjadinya kesenjangan selalu berubah dari waktu ke waktu. Mengutip ekonom Perancis Thomas Piketty dalam bukunya Capital in the 21 Century, Arif mengatakan penyebab kesenjangan awalnya adalah terakumulasinya kepemilikan tanah. Setelah itu baru industrialisasi dan pada abad 21 menjadi knowledge.

“Dalam rangka pemerataan knowledge ini apa yang dilakukan Presiden Jokowi dalam
pembagian Kartu Indonesia Pintar itu bukan program main-main. Itu bagian dari usaha mempersempit kesenjangan,” kata Arif.

Menanggapi pendapat dari para aktivis, Kapolri mengaku senang karena mendapat masukan berharga. Diapun mengusulkan forum dialog antara aktivis dan Kapolri bisa dilakukan setiap bulan.

Terkait kesenjangan ekonomi yang saat ini terjadi, Tito mengatakan tidak adil (fair) jika masalah tersebut ditimpakan hanya kepada Pemerintahan Jokowi-JK yang baru dua tahun berkuasa. Kondisi objektif perekonomian Indonesia saat ini menurut Tito, APBN tidak cukup untuk membiayai percepatan pembangunan sehingga perlu kontribusi swasta yang dalam hal ini adalah para konglomerat pemilik modal.

“Yang pelu dilakukan ke depan adalah bagaimana membangun skema agar dana para konglomerat tersebut dikelola di dalam negeri dan dimanfaatkan untuk menguntungkan pribumi. Itu tema diskusi kita selanjutnya,” kata Tito disambut tepuk tangan hadirin.

Tito sependapat dengan Ali Masykur Musa yang dalam sesi dialog menyampaikan bahwa satu pemerintahan jangan sampai dijatuhkan di tengah jalan.

“Saya setuju dengan Pak Ali Masykur bahwa transisi kekuasaan harus dilakukan secara damai dan konstitusional, atau Transfer of power by peace,” kata Tito.