4 Anggota DPD dari DIY, Solid Tolak Kepemimpinan OSO

Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas /Foto: istimewa

Yogyakarta, Sayangi.Com– Empat anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, Afnan Hadikusumo, Cholid Mahmud, dan Hafidz Asrom, menyatakan solid menolak kepemimpinan Oesman Sapta Odang (OSO).

“Kami menolak kepemimpinan baru DPD yang diketuai Oesman Sapta karena tidak sah dan prosedur pelantikannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku,” kata GKR Hemas, pada silaturahim anggota DPD RI DIY dengan wartawan di Yogyakarta, Jumat (1/6).

Menurut Hemas, pimpinan baru DPD yakni Oesman Sapta Odang, Nono Sampono, dan Darmayanti Lubis dipilih tidak berdasarkan koridor peraturan yang berlaku sehingga tidak memiliki dasar hukum.

Proses pemilihannya, kata Hemas, tidak memenuhi legalitas karena Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan surat pernyataan bahwa Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib bertentangan dengan UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3.

Istri Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, ada 44 anggota DPD yang saat ini menolak kepemimpinan DPD baru dan sedang menunggu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas laporan terhadap Wakil Ketua MA Suwardi yang mengambil sumpah jabatan pimpinan baru DPD yang tidak sesuai hukum.

“Putusan PTUN itu diagendakan pada 8 Juni 2017, dan kami menunggu apakah hukum benar-benar melihat dengan mata terbuka karena fakta pengadilan sudah bicara,” kata Hemas.

Anggota DPD Cholid Mahmud menambahkan, penolakan terhadap kepemimpinan baru DPD itu merupakan bentuk komitmen penegakan hukum di Indonesia. Penolakan itu bukan dilandasi oleh faktor kekuasaan.

“Penolakan itu semata-mata demi tegaknya hukum di Indonesia. Kami yakin berdasarkan fakta persidangan di PTUN bahwa yang kami lakukan sudah benar untuk menjaga kredibilitas DPD sebagai perwakilan daerah,” kata Cholid.

Sedangkan Afnan Hadikusumo mengatakan, sebanyak 44 dari total 132 anggota DPD menyatakan penolakan terhadap kepemimpinan Oesman Sapta yang dinilai tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pimpinan baru DPD lalu membuat kebijakan otoriter dengan menahan anggaran reses bagi anggota yang tidak bersedia menandatangani pernyataan dukungan pada pimpinan baru.

“Sebanyak 44 anggota DPD termasuk empat dari DIY tidak bersedia tanda tangan sehingga tidak diberi anggaran reses. Bagi kami itu tidak masalah karena integritas jauh lebih mahal dibandingkan uang reses sebesar Rp150 juta,” kata Afnan.

Sumber: Antara