Terkait Persekusi, Ketua DPR: Tindakan Main Hakim Sendiri Tidak Bisa Dibenarkan

Setya Novanto

Jakarta, Sayangi.com – Beberapa pekan terakhir ini, masyarakat dikejutkan oleh sejumlah aksi intimidatif oleh beberapa oknum terhadap pihak lain yang dipandang melakukan perbuatan pelecehan ataupun tidak menyenangkan pihak lain.

Ketua DPR RI, Setya Novanto mengatakan, sejauh aksi tersebut sudah dibumbui tekanan, pemaksaan maupun intimidasi yang seringkali diwarnai kekerasan verbal maupun fisik, maka aksi tersebut tidak dapat dibenarkan. Aksi tersebut sudah tergolong persekusi terhadap pihak lain.

“Sebagai negara hukum, kita wajib menyerahkan segala persoalan yang memiliki konsekuensi hukum, kepada pihak penegak hukum. Tindakan “main hakim” sendiri tidak pernah dibenarkan dalam negara hukum. Atas dasar itulah kita mengakui keberadaan aparat penegak hukum serta proses hukum sebagai cara-cara yang beradab di alam demokrasi,” kata Novanto di Jakarta, Senin (5/6).

Memang, lanjut dia, kebebasan bersuara dan berpendapat dijamin oleh konstitusi. Namun kebebasan yang dimaksud haruslah dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral, etika, maupun hukum.

“Sehingga tidak ada pihak yang merasa diri lebih berkuasa atas yang lain ataupun lebih kebal hukum dari yang lain,” terang Ketua Umum Partai Golkar itu.

Novanto menegaskan, dirinya mendukung sepenuhnya arahan Presiden Joko Widodo yang begitu jelas dan tegas menyebutkan bahwa persekusi tidak boleh ada di Indonesia. Dia juga mendukung instruksi Kapolri Tito Karnavian yang memerintahkan seluruh jajarannya hingga ke daerah untuk menindak tegas pelaku persekusi.

Lebih lanjut, dia juga mengimbau kepada sesama anak bangsa untuk memproduksi energi positif bagi perkembangan dan kemajuan bangsa, agar tujuan dan cita-cita pemerintah yang begitu berpihak kepada rakyat dapat terealisasi dengan baik.

“Janganlah proses ini dihambat oleh energi-energi negatif yang justru kontraproduktif dengan kepentingan kita bersama, kepentingan rakyat Indonesia. Marilah kita meletakkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun kelompok,” tuturnya.

Dikatakannya, kemajuan sebagai bangsa ditunjukkan oleh penghargaan dan ketaatan pada hukum, pada mekanisme peraturan dan perundang-undangan. Mengedepankan emosi, pendapat pribadi dan kepentingan kelompok sambil mengabaikan proses hukum, menujukkan ketidakdewasaan dalam menyikapi perbedaan.

“Hukum harus ditegakkan, hukum harus kita kedepankan. Mempercayai mekanisme hukum menunjukkan kedewasaan kita dalam meniti jalan demokrasi, sebagai nilai dan sistem yang kita yakini mampu mengantar dan mewujudkan cita-cita bersama sebagai bangsa Indonesia,” tutupnya.