PB HMI Minta Pemerintah Tegas Kepada Perusahaan Perusak Lingkungan

Suasana diskusi 'Hutan dan Laut Indonesia Masa Depan Dunia' di sekretariat PB HMI, Setiabudi, Jakarta, Senin (5/6).

Jakarta, Sayangi.com – Bidang Lingkungan Hidup Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menyelenggarakan acara diskusi guna memperingati hari Lingkungan Hidup Sedunia. Acara diskusi yang mengangkat tema ‘Hutan dan Laut Indonesia Masa Depan Dunia’ tersebut diselenggarakan di sekretariat PB HMI di kawasan Setiabudi, Jakarta, Senin (5/6).

Diskusi yang diselingi dengan buka puasa bersama dan Shalat Maghrib berjamaah ini juga menghadirkan beberapa narasumber yang kompeten pada isu lingkungan hidup. Hadir dalam diskusi tersebut ialah anggota Komisi IV DPR RI Azhar Romli, konsultan lingkungan hidup dan keselamatan Aziz Kamis, Komisioner Komnas HAM Nurcholis, Dirjen PRL Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta akademisi Almudatsir Sangaji.

Dalam paparannya, anggota Komisi IV DPR Azhar Romli mengatakan, DPR siap mendukung kebijakan pemerintah yang pro kepada rakyat. Menurutnya, aturan yang dibuat selama ini juga telah komprehensif

“Aturan-aturan yang dibuat sudah sangat komprehensif. Tinggal beberapa kementerian kita harapkan untuk berani menjalankan aturan tersebut,” ujar Azhar.

Saat ditanya mengenai pendapat dirinya sebagai anggota Komisi IV DPR mengenai reklamasi Teluk Jakarta, Azhar mengaku bahwa kebijakan tersebut tidak pro rakyat. Pasalnya, ia merasa dalam reklamasi tersebut, banyak aturan yang justru dilanggar.

“Bahwa kebijakan tersebut memang menginjak-injak aturan yang sesungguhnya. Apalagi itu dikelola oleh koorporasi,” tegasnya.

Senada dengan Azhar, Komisioner Komnas HAM Nurcholis menyayangkan ketidakkonsistenan pemerintah terhadap aturan yang ada. Oleh karena itu ia berharap HMI dapat ikut mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat

“Saya berharap posisi politik HMI harus berani melawan sikap pemerintah yang abai terhadap rakyatnya,” katanya.

Ditemui di tempat yang sama, pemerhati lingkungan hidup Aziz Kamis mengatakan, hingga saat ini Indonesia belum mampu memaksimalkan kekayaan alamnya demi kesejahteraan rakyat. Padahal, Undang-Undang tentang lingkungan hidup terus mengalami perubahan.

“Undang-Undang setiap saat mengalami perubahan, tetapi arahnya tidak jelas kemana. Rakyat tetap saja belum mampu menikmati kekayaan alamnya sendiri,” tuturnya.

Sementara itu, akademisi Almudatsir Sangaji mengatakan, pemerintah harus memperhatikan nasib hutan Indonesia. Jangan sampai, hutan yang notabene adalah aset bangsa justru dieksplorasi dan dinikmati pihak asing.

“Pemerintah wajib menjaga aset bangsa yang seharusnya dinikmati sebanyak-banyaknya oleh masyarakat Indonesia, bukan malah membuka jalan lebar bagi investor nakal,” bebernya.

Oleh karena itu, Ketua Panitia penyelenggara diskusi, Pahmuddin Kolik berharap, negara dengan segala perangkatnya dapat menegakkan aturan mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Jangan sampai pemerintah yang justru kalah dengan perusahaan.

“Pemerintah tidak boleh bermain-main dengan perusahaan-perusahan yang merusak lingkungan hidup Indonesia. Pemerintah saat ini harus berani memutus kontrak bagi koorporasi yang tidak taat aturan,” tegas Pahmuddin.

Sementara itu, Ketua Umum PB HMI Mulyadi P. Tamsir mengatakan, sudah saatnya masyarakat sadar terhadap pentingnya pelestarian lingkungan hidup. Pasalnya, saat ini sudah semakin banyak musibah dan bencana yang diakibatkan kerusakan lingkungan.

“Sudah saatnya kita sadar bahwa kewajiban manusia tidak sekedar memanfaatkan, tetapi juga melestarikan alam. Sehingga membawa manfaat terhadap kehidupan dunia,” pungkasnya.