PTUN Jakarta Tolak Permohonan Pembatalan Sumpah Pimpinan DPD

Wakil Ketua DPD Nono Sampono dan sejumlah anggota DPD kubu OSO usai pembacaan putusan di PTUN Jakarta, Kamis (8/6)

Jakarta, Sayangi.Com– Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN) Jakarta tidak menerima gugatan atau permohonan kubu GKR Hemas agar pemanduan sumpah pimpinan Dewan Perwakilan Daerah ( DPD) RI oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI dibatalkan.

Majelis Hakim PTUN Jakarta yang diketuai Ujang Abdullah, dalam amar putusannya yang dibacakan pada Kamis (8/6), menyatakan bahwa permohonan para pemohon tidak memenuhi syarat formal, pengadilan tidak berwenang, maka permohonan para pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

PTUN berkesimpulan, pemanduan sumpah pimpinan DPD yang dilakukan Wakil Ketua MA tidak termasuk aktivitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan di MA. Kegiatan tersebut hanyalah seremonial ketatanegaraan, sehingga tidak bisa menjadi objek sengketa di PTUN. Dengan demikian syarat permohonan/fiktif positif tidak terpenuhi.

Majelis hakim PTUN berpendapat, meski tindakan pemanduan sumpah pimpinan DPD menyebabkan akibat hukum dan berimplikasi terhadap Pimpinan DPD, yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara yuridis adalah keputusan yang bersifat konstitutif. Dalam hal ini adalah penetapan terpilihnya Pimpinan DPD.

Selain menyatakan tidak menerima permohonan pemohon, majelis hakim juga meminta para pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 386.000.

“Putusan PTUN ini bersifat final dan mengikat sesuai dengan Pasal 66 PER MA Nomor 5 Tahun 2015,” kata Ujang Abdullah, saat membacakan amar putusan tersebut di PTUN Jakarta, Kamis (8/6).

Meski demikian, menurut majelis hakim, kepada pihak yang tidak sependapat dapatk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dalam rangka corrective justice.

Disambut gembira Kubu OSO

Putusan PTUN Jakarta ini disambut gembira Wakil Ketua DPD Nono Sampono dan sejumlah anggota DPD yang hadir pada sidang pembacaan putusan di Gedung PTUN Jakarta.

Nono meminta semua pihak bisa menghargai putusan PTUN ini dan meminta anggota DPD yang masih berseberangan dengan kepemimpinan Oesman Sapta Odang (OSO) dapat segera bergabung. Ia berharap polemik yang ada di DPD berakhir.

“Sayang sekali kalau teman-teman masih tetap di luar dan tidak mau bergabung, mereka kan punya kewajiban juga. Arenanya di Senayan, bukan di mana-mana, masuk saja,” ujarnya.