Komisi XI DPR Pilih Wimboh Santoso Sebagai Ketua OJK 2017-2022

Wimboh Santoso saat mengikuti uji kepatutan dan kelayakan calon Ketua Dewan Komisioner OJK di Komisi XI DPR, Senin (5/6) lalu /Foto: Antara

Jakarta, Sayangi.Com– Komisi XI DPR menetapkan Wimboh Santoso sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 2017-2022 menggantikan Muliaman D. Hadad.

Pada pemungutan suara yang diikuti oleh 55 anggota Komisi XI DPR, Wimboh Santoso meraih 50 suara atau unggul telak atas saingannya Sigit Pramono yang hanya memperoleh 4 suara. Satu suara lainnya abstain.

“Kita tetapkan Wimboh Santoso sebagai Ketua DK OJK yang baru,” kata Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng, lalu mengetok palu, usai penghitungan suara secara tertutup di Komisi XI DPR, Kamis (8/6) malam.

Usai menetapkan Wimboh sebagai Ketua DK OJK yang baru, anggota Komisi XI DPR kemudian melakukan voting kedua untuk memilih enam anggota DK OJK periode 2017-2022 yang akan mendampingi Wimboh.

Setelah dilakukan voting tertutup, Komisi XI DPR menetapkan 6 anggota DK OJK 2017-2022 berdasarkan perolehan suara yang mereka raih. Keenam anggota DK OJK baru tersebut, adalah:

1. Nurhaida 54 suara
2. Tirta Segara 51 suara
3. Riswinandi 50 suara
4. Heru Kristiyana 39 suara
5. Hoesen 34 suara
6. Ahmad Hidayat 22 suara

Melchias Mekeng mengatakan, merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, DK OJK secara internal akan menetapkan enam anggota tersebut, siapa yang menjadi Wakil Ketua dan lima lainnya menjadi komisioner dengan membawahi bidang masing-masing.

“Mereka internal yang akan memilih, kami hanya memilih satu Ketua dan enam anggota,” ujarnya.

Hasil voting di Komisi XI DPR ini akan dibawa ke Badan Musyawarah DPR untuk selanjutnya dilaporkan dan disahkan di sidang paripurna DPR

Profil Wimboh Santoso

Wimboh Santoso adalah birokrat karir yang lama berkecimpung di Bank Indonesia (BI) dan pernah bekerja di Dana Moneter Internasional. Saat bertugas di BI, dia pernah menjadi Direktur Pengaturan Perbankan BI pada 2010-2012 dan Kepala Perwakilan BI di New York, Amerika Serikat.

Dalam paparan visi-misinya saat uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR, Senin (5/6) lalu, Wimboh menekankan perlunya stabilitas industri jasa keuangan dan sinergi antara OJK, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.

Stabilitas, kata Wimboh, sangat penting untuk memitigasi terjadinya potensi krisis keuangan seperti yang dialami Indonesia pada 1998.

“Yang paling utama adalah mitigasi, baru penanganan. Harus ada aturan, ada pengawasan dan koordinasi dengan lembaga lain, meski tidak menutup kemungkinan risiko dari krisis masih ada,” ujarnya.

Wimboh setuju dengan pembagian kewenangan makropudensial dan industri perbankan antara OJK dan BI. Artinya, pengaturan industri perbankan tidak sepenuhnya harus diambil oleh OJK.

“Lebih baik sinergi saja, masing-masing punya ranah di makroprudensial. Kadang malah satu sama lain bisa mengcover,” ujarnya.

Wimboh juga berjanji untuk mengkaji ulang besaran iuran yang diminta OJK dari industri jasa keuangan.