Sarankan KPK Gugat ke Pengadilan, Yusril Cerita Pengalaman Diserang Puluhan Profesor

Yusril Ihza Mahendra

Jakarta, Sayangi.Com– Pakar hukum Tata Negara, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, menyatakan hak angket DPR tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sah. Menurutnya, jika KPK tidak setuju, lembaga antikorupsi itu dapat menggugat ke pengadilan apakah hak angket tersebut sah atau tidak.

“Cara ini lebih fair dibandingkan menolak menghadiri panggilan pansus hak angket. Jadi memakai cara hukum, bukan cara politik,” kata Yusril, dalam rapat dengar pendapat dengan Pansus Angket KPK, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/7).

Selasa (11/7) hari ini, Yusril bercerita tentang pro-kontra di tahun 1998 berkaitan dengan pengunduran diri Presiden Soeharto yang naskah pidatonya ia susun bersama Sekretaris Kabinet Saadilah Mursyid (alm).

“Saya pernah mengalamai kontroversi sangat hebat tahun 1998 ketika Pak Harto panggil saya bersama alm. Saadillah Mursyid, untuk tangani pengunduran diri beliau. Maka saya tangani proses pengunduran diri itu dalam waktu 10 jam dan BJ Habibie mengucapkan sumpah sebagai Presiden,” kata Yusril, melalui rilis di media sosial, pagi ini.

Besoknya, kata Yusril, ia diserang habis oleh puluhan guru besar mulai dari Prof Emil Salim, Prof. Soebroto, Prof. A Muis, Prof. Philipus Hadjon, Prof. Dimyati Hartono, dll. Hanya Profesor Ismail Suny yang membelanya.

“Tapi ketika saya tantang debat di kampus tak seorangpun yang berani. Sampai akhirnya saya bawa pisau ke Unhas dan saya tancapkan di meja menantang Profesor Muis untuk tikam-tikaman, jangan cuma berani maki2 saya di koran Fadjar,” ujarnya.

Menurut Yusril, tiga kali difasilitasi untuk debat oleh Jusuf Kalla, di Al Markaz, 1 kali di Universitas 45 kalau tidak salah, dan terakhir di kampus FH Unhas, Makassar, Profesor Muis tidak berani datang.

Para penyerangnya itu, kata Yusril, berpendapat bahwa Soeharto berhenti tidak sah dan Habibie juga tidak sah menjadi Presiden. Debat sangat keras.

“Akhirnya saya katakan yang bilang tidak sah silahkan bawa ke pengadilan. Maka 100 orang advokat yang mengatasnamakan pengacara reformasi gugat masalah keabsahan tersebut ke PN Jakarta Pusat. Saya menghadapi mereka sendirian di pengadilan. Tiga bulan sidang, PN Jakpus memutuskan menolak gugatan para penggugat seluruhnya,” ujarnya.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menyatakan bahwa proses berhentinya Pak Harto adalah sah, demikian pula pengucapan sumpah BJ Habibie sebagai Presiden baru di hadapan Pimpinan Mahkamah Agung adalah sah.

“Waktu itu saya tanya Sdr Suhana Natawilana, salah seorang dari 100 advokat reformasi itu, apakah akan banding. Mereka bilang akan pikir2 dulu dan nyatanya tdk banding, lalu putusan inkracht. Jadi perdebatan sah tidak sahnya berhentinya Pak Harto dan keabsahan BJ Habibie akhirnya dikuatkan dengan putusan pengadilan,” kata Yusril.

Sekarang, Yusril menyarankan, jika KPK terus mengatakan Pansus Angket KPK yang dibentuk DPR tidak sah, maka lawan ke pengadilan, bukan dengan cara menggalang opini dengan menciptakan berbagai stigma kepada mereka yang mengatakan Pansus itu sah.

“Itu maksud saya menyarankan agar KPK jangan bermain politik, tapi lawan dengan hukum secara gentlemen. Itu akan menjadi contoh bernegara yang benar dan memberikan pendidikan politik kepada rakyat agar menjadikan hukum sebagai mekanisme penyelesaian konflik secara adil, argumentatif, adil dan bermartabat,” ujarnya.