Rapat Paripurna RUU Pemilu Alot, Mayoritas Fraksi Pilih Paket A

Jakarta, Sayangi.Com– Rapat Paripurna DPR dengan agenda tunggal pengambilan keputusan terhadap RUU Penyelenggaraan Pemilu, Kamis (20/7) hari, ini berlangsung alot.

Sidang paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR dari Partai Gerindra, Fadli Zon. Pada Pukul 14.00 WIB Fadli Zon menskors sidang sampai pukul 16.00 WIB untuk untuk memberi kesempatan lobi antarfraksi, terutama menyangkut poin presidential treshold dan metode konversi suara menjadi kursi DPR .

Hingga waktu melewati pukul 17.00 WIB, sidang paripurna belum ada tanda-tanda akan dimulai kembali, dan bahkah skors sidang diperpanjang hingga pukul 19.00 WIB.

“Karena lobi yang sedianya selesai pukul 16.00 WIB belum selesai, maka diperpanjang melalui lobi tahap kedua pukul 19.00 WIB,” kata Kepala Persidangan I Dimyati Sudja melalui pengumuman di ruang Rapat Paripurna.

Sebelum dilakukan skors, fraksi-fraksi telah memberikan pandangannya, lima fraksi meminta dilakukannya lobi dan musyawarah sebelum diambil keputusan.

Kelima fraksi itu adalah Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, dan Fraksi PKB.

Sementara itu, lima fraksi yang menyatakan akan memilih paket A atau sama dengan pilihan Pemerintah, meminta agar Rapat Paripurna segera mengambil keputusan bahkan kalau perlu langsung melalui pemungutan suara atau voting.

Kelima fraksi itu adalah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PPP, Fraksi Partai Nasdem, dan Fraksi Partai Hanura. PKB meski meminta musyawarah, namun cenderung memilih paket A.

Paket A adalah presidential threshold (20-25 persen), parliamentary threshold (empat persen), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-10 kursi), metode konversi suara (saint lague murni).

Paket B: presidential threshold (nol persen), parliamentary threshold (empat persen), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-10 kursi), metode konversi suara (quota hare).

Paket C : presidential threshold (10-15 persen), parliamentary threshold (empat persen), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-10 kursi), metode konversi suara (quota hare).

Paket D: presidential threshold (10-15 persen), parliamentary threshold (lima persen), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-8 kursi), metode konversi suara (saint lague murni).

Paket E: presidential threshold (20-25 persen), parliamentary threshold (3,5 persen), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-10 kursi), metode konversi suara (quota hare).

Itulah lima paket yang akan dipilih, jika Rapat Paripura tidak dapat mengambil keputusan secara musyawarah mufakat.