Diwarnai Aksi Walk Out 4 Fraksi, Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Pemilu

ilustrasi rapat paripurna DPR RI

Jakarta, Sayangi.Com– Rapat Paripurna DPR pada Jumat (21/7) dini hari akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu menjadi Undang-Undang secara aklamasi.

Semula, rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR Setya Novanto itu, sepakat akan mengambil keputusan tentang RUU Penyelenggaraan Pemilu dengan cara pemungutan suara (voting).

Namun empat fraksi DPR yang tidak setuju dengan paket A, dan secara matematis akan kalah jika dilakukan voting, melakukan aksi walk out denganĀ terlebih dahulu menyatakan tidak bertanggung jawab atas keputusan yang akan diambil. Empat fraksi yang melakukan aksi walk out itu adalah Fraksi PAN, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKS, dan Fraksi Partai Demokrat.

“Tadi kita ketahui bersama dengan total 539 yang pro opsi A 322. Dan opsi B 217 karena mempunyai pemikiran berbeda maka kita putuskan bahwa opsi A secara aklamasi kita putuskan untuk disetujui. Apakah setuju?,” kata Ketua DPR Setya Novanto dalam Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Jumat (21/7) dini hari.

Seluruh anggota DPR yang ada di ruang rapat paripurna menyatakan setuju, lalu Novanto mengetuk palu tanda disetujui.

Paket A yang disetujui itu adalah ambang batas presiden 20/25 persen, ambang batas parlemen empat persen, sistem pemilu terbuka, besaran kursi per dapil 3-10, konversi suara mengggunakan metode saint lague murni.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan setelah RUU Pemilu disahkan menjadi UU, maka tahapan Pemilu serentak 2019 sudah bisa berlangsung dengan payung hukum yang sah.

Menurut Tjahjo, setelah RUU Pemilu disahkan maka pelaksanaan pemilu serentak 2019 memiliki landasan hukum dan menunjukkan kepatuhan pemerintah atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan prinsip UUD 1945.