Komisi XI DPR Setujui Perppu Akses Informasi Keuangan, Menkeu Segera Berbenah

Menkeu Sri Mulyani dan Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng menandatangani dokumen usai rapat kerja di Gedung DPR, Senin (24/7) malam/Foto: facebook Sri Mulyani

Jakarta, Sayangi.Com– Komisi XI DPR RI dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan di Gedung DPR, Senin (24/7) malam, menyetujui Perppu Nomor 1 Tahun 2017 untuk disepakati menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR.

Sembilan fraksi dalam pendapat akhir mini yang disampaikannya, menyetujui penetapan Perppu tentang  tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan ini menjadi undang-undang dengan sejumlah catatan. Satu fraksi, Partai Gerindra, tidak menyatakan persetujuan secara eksplisit.

“Sembilan fraksi secara tegas menyatakan dukungan untuk menetapkan Perppu menjadi Undang-Undang,” kata Ketua Komisi XI Melchias Markus Mekeng, di DPR, Senin malam.

Mekeng berharap, persetujuan Perppu yang akan memberi wewenang pada otoritas membuka data keuangan wajib pajak menjadi undang-undang dapat meningkatkan kinerja rasio perpajakan yang selama ini belum mencapai potensinya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan terimakasih kepada Komisi XI karena Perppu yang akan menjadi Undang-Undang ini bisa memberikan kepastian hukum dan kenyamanan kepada pembayar pajak yang sudah patuh.

“Kita bisa memberikan kepastian kepada pembayar pajak yang sudah patuh. Mereka juga akan tenang karena sudah diperlakukan lebih adil dibandingkan mereka yang selama ini tidak patuh. Maka kita menciptakan rasa keadilan yang lebih baik,” kata Sri Mulyani.

Pembenahan Internal dan Sosialisasi

Sri Mulyani memastikan persiapan pemerintah melalui berbagai tahapan menuju pelaksanaan pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yuridiksi lain (AEOI) yang akan dimulai pada 2018.

Tahap awal persiapan adalah mengevaluasi peraturan perundangan keamanan dan kerahasiaan data, terutama kewenangan terhadap akses data keuangan milik wajib pajak. Dari sisi protokol akan diatur siapa yang boleh mengakses.

Tahap berikutnya adalah membenahi sistem teknologi informasi untuk akses data keuangan agar sesuai dengan standar pelaporan dan keamanan yang telah ditetapkan Organisasi Untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).

Selanjutnya adalah sosialisasi internal agar pegawai pajak tidak menyalahgunakan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 yang akan disetujui menjadi undang-undang ini, sehingga bisa merusak kepercayaan terhadap otoritas pajak.

“Sosialisasi internal sangat penting. Pada saat yang sama, sosialisasi eksternal juga bisa dilakukan. Targetnya sangat spesifik yaitu lembaga jasa keuangan, karena bukan nasabah yang harus melakukan AEOI, tapi institusi-institusinya,” kata Sri Mulyani.