Massa KAMPAK Desak KPK Tidak Tebang Pilih dan Usut Tuntas Kasus Korupsi Jumbo

Massa KAMPAK gelar aksi di depan Gedung KPK, Jakarta, Senin (31/7).

Jakarta, Sayangi.Com– Sekitar 200 massa yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Penegak Akuntabiltas KPK (KAMPAK), Senin (31/7) siang, menggeruduk Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jl. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

Menurut Yonpi Saputra, selaku koordinator lapangan (korlap), peserta aksi ini merupakan gabungan massa dari Humanika, Jamhi, Jadewa, ProDEM, KPK Wacht, Jalmud, HMI Jakarta Raya, IMM Progesif, dan SUN Institute.

Massa datang dengan membawa aneka poster dan spanduk berisi tuntutan agar KPK mengusut tuntas kasus-kasus kelas kakap seperti kasus BLBI (Rp144,5 triliun), Kasus Bank Century (Rp7,4 triliun), Kasus Rumah Sakit Sumber Waras (Rp191 milyar), Kasus Pelindo II (Rp4,08 triliun), dan Reklamasi Teluk Jakarta (Rp661,3 triliun).

“Memang tidak dipungkiri ada beberapa kasus besar yang ditangani oleh KPK, namun jumlahnya tidak sebanding dengan banyaknya kasus kelas “teri” yang saat ini sedang ditangani oleh KPK melalui strategi Operasi Tangkap Tangan (OTT) seperti OTT Bengkulu Rp10 juta, OTT BPK dan Kemendes Rp40 juta, dan OTT Irman Gusman Rp100 juta,” kata Yonpi Saputra.

Di tengah massa aksi yang menggelar orasi di jalur lambat Jalan Rasuna Said, persis di depan Gedung KPK, terlihat sejumlah aktifis senior seperti Direktur SUN Institute Andrianto, Ketua Presidium Pengurus Pusat Humanika Sobarul Fajar, dan aktifis komunitas Ciliwung Santoso.

Aksi berlangsung damai dengan mendapat pengawalan dari puluhan personel kepolisian. Setelah sekitar 2 jam berorasi dan menggelar aksi teatrikal di depan Gedung KPK, massa membubarkan diri dengan tertib.

Stop Tebang Pilih dan Strategi Pencitraan

Kepada Sayangi.Com, Andrianto mengatakan bahwa sejak kelahirannya 15 tahun lalu, KPK terlanjur distempel sebagai lembaga suci yang dianggap tidak akan berbuat kesalahan. Setiap kritik yang dilontarkan kepada KPK selalu disimpulkan sebagai upaya serangan balik dari para koruptor.

Padahal, kata Andrianto, KPK adalah lembaga negara yang dalam operasionalnya menggunakan uang rakyat. Lembaga ini punya kewenangan sangat besar, dan jika tidak ada yang mengontrol maka orang-orang di dalamnya berpotensi melakukan praktik abuse of power. Sesuai dengan adagium Lord Acton bahwa “power tend to corrupt, absolut power corrupt absolutely.”

“Maka jangan dianggap aneh jika publik ingin berkonstribusi dalam perbaikan pemberantasan korupsi di Indonesia, diantaranya dengan mengawasi dan mengkritik kinerja KPK,” kata Andrianto.

KPK, menurut Andrianto, didukung anggaran yang besar dari APBN, setahun bisa mencapai Rp1 triliun. Juga didukung undang-undang yang memberi kewenangan untuk menyadap tanpa izin pengadilan, dan bisa menangkap pejabat negara tanpa meminta izin Presiden.

“Dengan kewenangan yang besar itu, mestinya KPK fokus membongkar dan mengusut kasus-kasus korupsi jumbo seperti kasus Sumber Waras, kasus Pelindo II, dan Reklamasi Teluk Jakarta. Yang terjadi sekarang, KPK sibuk memburu kasus-kasus receh dengan mengandalkan OTT, sementara hasil audit investigasi BPK yang menyebut ada potensi kerugian negara dalam kasus RS Sumber Waras dan Pelindo II diabaikan,” ujarnya.

Andrianto menilai, KPK yang telah berusia 15 tahun, gagal fokus dalam menjalankan tugasnya karena melakukan tebang pilih, sehingga penindakan hukum yang dilakukannya tidak menghasilkan deterence effect (pencegahan) atau shock theraphy (terapi kejut). Akibatnya, kasus-kasus korupsi kelas kakap terus terjadi di negeri ini.

Karena itulah, menurut Andrianto, KAMPAK mendesak dua hal kepada KPK. Pertama, tidak tebang pilih dalam menindak kasus korupsi dan segera mengusut kasus-kasus yang dipeti-eskan seperti kasus RS Sumber Waras, BLBI, Century, dan Reklamasi Teluk Jakarta. Kasus Korupsi E-KTP hendaknya juga jangan berhenti pada Setya Novanto, usut semua yang terlibat.

Kedua, KPK harus membuka diri terhadap kritik publik termasuk bersikap akomodatif terhadap Pansus Angket DPR.