Baru Dilibatkan H-9 Jelang PSU, Tiga Paslon Pilkada Kab Jayapura Tolak Undangan KPUD

Ilustrasi

Jayapura, Sayangi.com – Tiga Calon Bupati Kabupaten Jayapura protes keras karena baru dilibatkan H-9 jelang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU). KPUD Papua menjadwalkan pelaksanaan PSU tanggal 9 Agustus 2017.

Ketiga Calon Bupati yang melancarkan protes adalah Calon Bupati nomor urut 1 Yanni,SH; calon Bupati nomor urut 3 Godlief Ohee; dan calon bupati nomor urut 5 Jansen Monim, ST, MM.

Mereka menganggap proses pelaksanaan PSU di Kabupaten Jayapura cacat prosedural, tidak demokratis dan dipersiapkan secara tertutup. Karena itu ketiga calon bupati tersebut menolak undangan rapat dari KPU pada hari ini dan menganggap undangan yang baru dilakukan H-9 jelang PSI itu sebagai lelucon.

Penolakan terhadap undangan rapat KPU dilakukan dengan cara walk out pada rapat koordinasi yang dilakukan hari ini, Senin (31/7/2017) di Jayapura.

“Pelaksanaan PSU tinggal 9 hari lagi kami para pasangan calon baru pertama kali dilibatkan untuk membicarakan pelaksanaannya. Ini lelucon yang tidak lucu,” kata Godlif Ohee, salah satu calon bupati Jayapura saat membacakan pernyataan sikap mewakili dua paslon lainnya, Senin (31/7).

Dalam pernyataan sikapnya, ketiga calon Bupati tersebut mempertanyakan dengan waktu yang tinggal 9 hari tidak mungkin membicarakan dan mendiskusikan persiapan PSU. Apalagi mereka mengetahui bahwa semua persiapan telah dilakukan secara diam-diam, tertutup dan tidak demokratis.

“Oleh karena itu kami harus menyatakan bahwa KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura tidak lagi berpegang pada asas keterbukaan, demokratis dan profesionalisme sebagai norma utama dalam pelaksanaan pemilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan,” tegas mereka.

Mereka juga membandingkan persiapan pelaksanaan Pemungutan Suara di Kabupaten lainnya di Papua yang dinilainya lebih baik ketimbang di Kabupaten Jayapura.

“Akan tetapi perlakuan KPU Provinsi Papua melaksanakan PSU di Kabupaten Jayapura berbeda dengan kabupaten lain. Kalau di kabupaten lain, seluruh komponen termasuk peserta dan tim jauh-jauh hari diundang untuk membicarakan masalah PSU, namun untuk Kabupaten Jayapura PSU tinggal 9 hari baru kami diundang,” katanya.

“Kami menyadari, bahwa penetapan tahapan, program dan jadwal PSU merupakan kewenangan penyelenggara. Akan tetapi kewenangan tersebut tidak bisa dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan wajib dijalankan secara jujur, mandiri, terbuka, demokratis, profesional dan akuntable sebagai asas penyelenggaraan pemilihan yang diatur dalam perundang-undangan,” lanjut mereka dalam pernyataan sikapnya.

Lebih jauh mereka menilah bahwa sikap tidak terbuka dan tidak demokratis yang dipertontonkan KPU Provinsi Papua telah berdampak sistemik terhadap profesionalisme dan integritas penyelenggaraan PSU Pilkada Kabupaten Jayapura. Salah satunya, tahapan dan kegiatan pembentukan penyelenggara tingkat bawah dilakukan tanpa pengawasan Bawaslu Provinsi Papua.

“Bagaimana mungkin pembentukan perangkat penyelenggara bisa diawasi jika perangkat pengawas tingkat bawah belum terbentuk. Ini adalah pelanggaran serius terhadap perundang-undangan serta putusan DKPP,” katanya.

Selanjutnya, ketiga Calon Bupati Jayapura tersebut menegaskan penolakannya terhadap pertemuan tersebut.

“Bahwa sehubungan hal-hal tersebut, bersama ini kami menyatakan menolak pertemuan ini, dan kami hanya bersedia mengikuti pertemuan apabila KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura menetapkan penundaan pelaksanaan PSU dan mengembalikan proses persiapan PSU┬ádari awal tahapan dengan melibatkan kami sebagai peserta pemilihan. Hal ini kami nyatakan karena kami tidak mau bertanggungjawab terhadap berbagai penyimpangan dan potensi pelanggaran terhadap perundang-undangan yang akan timbul akibat proses pelaksanaan PSU yang tidak jujur, tidak terbuka, tidak demokratis dan tidak profesional,” tegas mereka.

Selain membacakan pernyataan sikap di atas, Ketiga Calon Bupati Jayapura itu juga mempersoalkan KPU yang dianggap sengaja memberikan formulir C1 berbentuk foto kopian kepada tiga paslon tersebut.

“Ini kayaknya kesengajaan, masak kami diberikan formulir C1 foto kopian. Dan itu 100 persen foto kopian untuk kami tiga pasangan calon, ini kan melanggar aturan,” tegas Yanni salah satu calon bupati Jayapura.