Menko Maritim Luhut Akan Ambil Langkah Tegas Pencemaran Montara

Foto Gooegle
Foto Gooegle

Jakarta,Sayangi.com– Sudah empat tahun tragedi pencemaran minyak terbesar di dunia ini berlalu. Tetapi belum nampak ada tindakan nyata dari pemerintah Indonesia maupun Australia, serta perusahaan pencemar PTT Exploration and Production (PTTEP Australasia) untuk mengambil tindakan pemulihan.

Dilansir dari Antara (2/8), Laut Timor yang tadinya bersahabat tiba-tiba menjadi ganas. Keganasan itu bukan karena kesalahan alam yang menghindari manusia sebagai sahabatnya. Melainkan karena ulah manusia ketika gagal mengendalikan sumur minyak Montara di Blok Atlas Barat Laut Timor ungkap Neonbasu Antropolog dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Dalam kasus pencemaran Laut Timor ini, ia menambahkan, tidak hanya warga masyarakat yang terkena dampak langsung akibat pencemaran laut itu, tetapi juga pemerintah Indonesia karena persoalannya sudah mengglobal, dan telah muncul tanggapan miring dan cemooh dari mana-mana, ungkapnya

Petaka tumpahan minyak di Laut Timor pada Agustus 2009 selama ini diklaim secara salah oleh perusahaan pencemar PTTEP Australasia hanya untuk menuduh ketidakseriusan pihak Jakarta-Canberra dalam mengatasi masalah tersebut, kata Ketua Dewan Riset Daerah NTT, Pater Gregor Neonbasu SVD, PhD.

Seperti dikatakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Pandjaitan, Selasa (2/8) di Jakarta, ia akan mengambil langkah tegas dalam penyelesaian kasus pencemaran minyak di perairan Laut Timor, NTT, karena insiden ledakan di ladang migas Montara di Australia.

“Kami akan mengambil langkah tegas terkait kasus ini karena korban Montara adalah rakyat Indonesia,” kata Luhut.

Ia juga akan mengejar penyelesaian kasus itu. Terlebih, petani rumput laut asal NTT telah memenangi gugatan di Pengadilan Federal Australia soal keabsahan penggugat mengajukan class action dalam perkara pencemaran kilang minyak Montara di NTT.

“Saya mencoba menghubungi Jaksa Agung Australia, George Brandis, meminta dukungan mereka untuk mempercepat prosesnya,” katanya.

Di saat yang sama, pemerintah Indonesia juga mengajukan gugatan terhadap kontraktor Montara, PTTEP di PN Jakarta Pusat yang akan disidangkan 23 Agustus mendatang.

“Kita lihat apa yang terjadi, ini sudah hampir delapan tahun, sudah terlalu lama. Australia sudah dibayar, kok kita belum,” kata Luhut.

Pemerintah Indonesia mendaftarkan gugatan ganti rugi senilai Rp27,4 triliun atas insiden ledakan di ladang migas Montara di Australia yang meledak dan mengakibatkan pencemaran minyak di perairan Laut Timor, Nusa Tenggara Timur.

Nilai gugatan ganti rugi itu terbagi menjadi dua komponen yakni kerugian atas kerusakan lingkungan senilai Rp23 triliun dan biaya pemulihan kerusakan lingkungan sebesar Rp4,4 triliun.

Kerusakan lingkungan utamanya terjadi pada 700 Hektare hutan bakau, padang lamun seluas 1.400 Hektare, dan terumbu karang seluas 1.200 Hektare.

Gugatan yang didaftarkan pada 3 Mei itu ditujukan kepada Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production Australasia yang berkedudukan di Australia serta Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production Public Company Limited dan Petroleum Authority of Thailand Public Company Limited yang berlokasi di Thailand.

Sejak insiden meledaknya sumur minyak Montara pada 21 Agustus 2009, pemerintah terus mengejar ganti rugi perusahaan migas asal Thailand itu. Pemerintah telah melakukan negosiasi namun masih berujung pada kebuntuan.

Sejak gagal menemui kesepakatan pada 2012, pemerintah menilai tidak ada iktikad baik PTT EP untuk memberikan ganti rugi pada masyarakat terdampak di kawasan sekitar Laut Timor.

Alih-alih memberikan ganti rugi, perusahaan yang beroperasi di wilayah perairan Australia itu dalam situs resminya, www.pttep.com, mengutip hasil riset independen bahwa tidak ada minyak dari kilang Montara yang memasuki wilayah daratan Indonesia dan Australia.