Bertemu Delegasi Facebook, Menkominfo Minta Komitmen Penanganan Konten Negatif

Menkominfo Rudiantara bertemu dengan perwakilan Facebook Asia Pasifik di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Rabu (2/8) /Humas Kemenkominfo

Jakarta, Sayangi.Com– Setelah Selasa lalu menerima CEO Telegram Pavel Durov, Rabu (2/8) kemarin Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara melakukan pertemuan dengan delegasi Facebook di Hotel Grand Hyatt, Jakarta.

Berdasarkan rilis Humas Kemenkominfo, pertemuan dengan delegasi Facebook yang dipimpin oleh Perwakilan Facebook Asia Pasifik Jeff Wu itu, membahas beberapa poin penting terkait dengan sosialisasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sektor digital, penanganan isu-isu terorisme, radikalisasi dan hoax, serta perkembangan industri OTT di Indonesia.

Dalam pertemuan itu, Rudiantara menyampaikan kebijakan baru terkait dengan KBLI dan meminta Facebook melakukan penyesuaian atas KBLI yang selama ini dijadikan dasar beroperasinya Facebook di Indonesia.

Dalam kegiatannya menyediakan layanan di Indonesia, Facebook mengantongi izin prinsip yang dikategorikan sebagai manajemen konsultan (consulting management), sedangkan dalam praktiknya Facebook merupakan klasifikasi usaha platform digital berbasis komersial.

“Kami ingin Facebook menyampaikan komitmennya untuk menyesuaikan dengan ketentuan KBLI yang baru,” ujar Rudiantara.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, Penyelenggara Platform Digital merupakan hasil penyesuaian terhadap item-item yang terdapat dalam KBLI 47919, di mana e-retail tetap menjadi kewenangan Kementerian Perdagangan.

Sedangkan penyelenggaraan platform digital dalam bentuk market place berbasis platform, daily deals, price grabber, atau iklan baris online menjadi kewenangan Kementerian Kominfo dalam KBLI 63122 : Portal Web dan atau Platform Digital Berbasis/Berorientasi komersial.

Kementerian Kominfo saat ini telah merumuskan Rancangan Peraturan Menteri terkait Over The Top (OTT) yang mengatur perihal regulasi layanan penyediaan aplikasi dana atau konten melalui internet yang akan segera diberlakukan oleh Kominfo. Diharapkan RPM OTT ini dapat memberikan pemahaman kepada penyedia layanan dan penyelenggara telekomunikasi.

Dalam pertemuan dengan Rudiantara Grand Hyatt, Jeff Wu mengatakan bahwa Facebook akan melakukan upaya perbaikan dalam mekanisme penanganan konten negatif di Indonesia, diantaranya dengan menujuk pegawainya (orang Indonesia) yang berbasis di Jakarta untuk percepatan penanganan konten negatif di platform mereka.

Fitur Pengendali Konten Negatif

Sementara itu, dalam konferensi pers di Kementerian Kominfo, Rabu (2/8), Dirjen Aplikasi Informatika Semuel A. Pangerapan menjelaskan bahwa pertemuan dengan Facebook merupakan rangkaian koordinasi Kementerian Kominfo dengan Penyedia Layanan Media Sosial Global. Pertemuan ini bukan yang pertama, namun merupakan pertemuan yang terus-menerus untuk sama-sama memperoleh pemahaman bersama dalam penanganan muatan internet bermuatan negatif.

Pangerapan mengungkapkan, Facebook melaporkan adanya fitur baru Geoblocking yang dapat mengendalikan konten negatif yang disesuaikan dengan ketentuan negara tertentu.

“Dengan fitur geoblockking ini, ada konten khusus yang tidak bisa diakses di Indonesia. Untuk itu, Facebook juga akan membuat algoritma yang diperuntukkan khusus Indonesia,” kata Pangerapan.

Menurutnya, Kemenkominfo sangat intensif menangani konten-konten bermuatan radikal dan terorisme.

Ia menjelaskan, dalam kurun waktu 2016 sampai dengan awal Juli 2017, terdapat 402 laporan konten negatif mencakup pornografi, child pornografi, radikalisme, terorisme, akun palsu, fraud, berita hoax hingga ujaran kebencian. Namun dari laporan tersebut baru 50.7% yang direspon oleh pihak Facebook, salah satunya karena ada perbedaan pemahaman antara Facebook dan pemerintah terkait konten negatif.

Untuk itu Kementerian Kominfo mendesak Facebook agar lebih berperan aktif dalam mengurangi konten negatif dan berharap memiliki tim pengawas agar lebih cepat mengenali temuan konten negatif di Indonesia. Selain itu diperlukan kerja sama intens antara pemerintah Indonesia dan Facebook dalam penanganan hoax.

“Penanganan hoax ini kontekstual, karena membutuhkan pihak yang bisa menentukan ini hoax atau tidak secara cepat. Yang bisa kita lakukan adalah dengan adanya tim terpadu untuk memantau sekaligus memberi masukan dalam menentukan konten negatif di Indonesia,” kata Pangerapan