Sanksi Baru DK PBB Untuk Korea Utara: Larangan Ekspor dan Batasi Investasi

Dubes AS untuk PBB, Nikki Haley, menyalami mitranya dari Cina, Liu Jieyi, pada sidang DK PBB di New York, Sabtu (5/8), yang kemudian menjatuhkan sanksi baru terhadap Korea Utara/ Foto: AFP

New York, Sayangi.Com– Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), pada Sabtu (5/8) kemarin, dengan suara bulat menyepakati sebuah resolusi berisi sanksi baru terhadap Korea Utara terkait tindakan negara itu yang berulang kali melakukan uji coba rudal balistik antarbenua meski ada larangan dari PBB.

Sanksi baru yang dijatuhkan DKK PBB adalah larangan ekspor bagi Korea Utara dan pembatasan investasi di negara tersebut.

Total ekspor Korea Utara diperkirakan hanya sekitar 3 miliar Dolar AS per tahun dari ekspor batubara, bijih besi dan bahan mentah lainnya ke Cina. Nilai ekspor yang tidak begitu besar, mengingat negara itu sudah cukup terisolasi dari perekonomian global. Sanksi baru DK PBB dapat mengurangi sekitar 1 miliar Dolar AS atau sepertiga dari total ekspor tahunan negara tersebut.

Dikutip dari laman nytimes.com (5/8), Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley, yang mempelopori resolusi tersebut, mengatakan bahwa kesepakatan ke-15 anggota DK PBB itu menandakan apa yang dia sebut “langkah yang kuat dan bersatu untuk meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas perilakunya.”

Haley menggambarkan sanksi baru, yang oleh Amerika Serikat dengan susah payah dinegosiasikan dengan Cina, mitra terpenting Korea Utara, sebagai “sanksi paling keras terhadap suatu negara manapun dalam satu generasi.” Dia juga mengatakan bahwa mereka akan memberi para pemimpin Korea Utara sebuah rasa kekurangan yang mereka pilih untuk ditimbulkan pada orang Korea Utara.

Sebelum masuk ke ruang DK PBB untuk pemungutan suara, Haley berhenti dan mengatakan kepada wartawan: “Semua ICBM dan tindakan tidak bertanggung jawab ini harus dihentikan.”

Cina, satu-satunya sekutu internasional Korea Utara dan anggota Dewan Keamanan PBB yang memegang hak veto, kali ini mendukung resolusi tersebut. Sebelumnya, Cina sering kali melindungi Pyongyang dari resolusi yang berdampak buruk terhadap Korea Utara.

Awal tahun ini, Cina menghentikan impor batubara dari Korea Utara untuk meningkatkan tekanan pada Pyongyang. Namun, sanksi tersebut tidak mampu mencegah Korea Utara melanjutkan pembangunan rudalnya.

Duta Besar Cina di PBB, Liu Jieyi, mengatakan bahwa resolusi tersebut menunjukkan bahwa dunia “bersatu dalam sikapnya mengenai nuklir di semenanjung Korea”.

Dia menyambut baik pernyataan Menlu AS Rex Tillerson sebelum ini bahwa AS tidak bermaksud mengupayakan perubahan rezim atau memprioritaskan penyatuan kembali Korea.

Tapi -bersama duta besar Rusia- Liu mengecam penempatan sistem rudal Thaad di Korea Selatan, dan menyerukan agar hal itu dihentikan.

Uji Rudal Antarbenua Korut

Korut menguji dua rudal balistik antar benua pada bulan Juli lalu, kemudian menyatakan bahwa sekarang mereka memiliki kemampuan untuk menyerang wilayah manapun di AS.

Meski sejumlah ahli meragukan kemampuan rudal-rudal Korea Utara untuk mencapai target mereka secara tepat.

Uji coba itu dikutuk oleh Korea Selatan, Jepang dan Amerika Serikat, dan mendorong disusunnya sanksi terbaru PBB ini.