Jokowi: Pemerintah Saja Sulit Urus Sertifikat Tanah, Apalagi Rakyat

Presiden Jokowi di acara penyerahan sertifikat tanah kepada warga Jabodetabek, Minggu (20/8) pagi /Foto: Humas Setpres

Jakarta, Sayangi.Com– Presiden Joko Widodo, Minggu (20/8) pagi menyerahkan 7.486 sertifikat hak atas tanah kepada warga Jabodetabek di Lapangan Park & Ride, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Jokowi menuju lokasi penyerahan sertifikat tanah di kawasan Car Free Day dengan bersepeda dan mengenakan jaket olahraga berwarna merah. Ia berangkat pukul 08.30 WIB dari Istana Merdeka dan mengayuh sepedanya dengan santai sambil sesekali melambaikan tangan kepada warga yang tengah berjalan kaki atau bersepeda.

Secara simbolis, Jokowi menyerahkan sertifikat kepada 13 orang perwakilan yang berasal dari 13 Kantor Pertanahan di Jabodetabek, yakni Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Tangerang Selatan.

Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan, di DKI Jakarta adalah wilayah paling banyak terjadi kasus sengketa tanah dibandingkan dengan daerah lain.

“Sengketa tanah antara masyarakat dengan masyarakat, antara masyarakat dengan perusahaan, antara masyarakat dengan pemerintah, semuanya,” kata Jokowi, yang datang ke acara ini dengan naik sepeda dan

Presiden menyebut contoh, dalam beberapa kasus, 1 bidang tanah di DKI Jakarta ada yang memiliki 3-4 sertifikat. Akibatnya, terjadi sengketa.

Menurut Jokowi, Pemprov DKI Jakarta saja pernah kalah saat bersengketa. “Coba, bayangkan. Pemerintah saja kalah,” ujarnya.

Presiden menceritakan pengalaman saat dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta, mengurus sertifikat tanah BMW untuk digunakan sebagai stadion tidak selesai-selesai.

Sertifikat tanah BMW di Jakarta Utara itu, kata Presiden, baru bisa selesai belum lama ini dan diserahkan kepada Gubernur DKI.

“Masa pemerintah DKI saja kesulitan ngurus sertifikat. Saya membayangkan, apalagi rakyat,” kata Jokowi.

Presiden menyatakan akan memantau dan mengawasi masalah sertifikat hak atas tanah di DKI Jakarta.

“Jangan ada yang bermain-main dengan urusan ini. Saya peringatkan, semuanya harus cepat, semuanya harus dilayani,” tegasnya.

Legalisasi Aset Pertanahan

Jokowi mengemukakan, sampai akhir 2016 lalu baru 46 juta sertifikat tanah yang bisa diberikan, dari 126 juta bidang tanah yang harus disertifikasi. Artinya masih ada 80 juta yang harus disertifikatkan

Presiden memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional agar bisa menyelesaikan lima juta sertifikat tanah di seluruh Indonesia pada tahun 2017 ini.

“Tahun depan tujuh juta sertifikat harus keluar, tahun depannya lagi sembilan juta sertifikat harus keluar,” katanya.

Penyerahan sertifikat tanah ini merupakan bagian dari program strategis akselerasi legalisasi aset yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Dalam acara ini, hadir antara lain Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Seskab Pramono Anung, Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, dan Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali.