Golkar Apresiasi Kenaikan Bantuan Parpol, Penggunaannya Harus Lebih Akuntabel

Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali /Foto: dok.sayangi.com

Jakarta, Sayangi.Com– Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri tentang persetujuan kenaikan bantuan dana untuk partai politik setiap tahunnya dari Rp108 per suara sah dalam Pemilu menjadi Rp1.000 per suara sah. Angka itu sedikit lebih kecil dari hasil kajian KPK yang menyebut bantuan ideal untuk parpol sebesar Rp1.071 per suara sah.

Zainudin Amali, Ketua DPP Partai Golkar yang juga Ketua Komisi II DPR, menyambut baik keputusan tersebut sebagai bentuk perhatian Pemerintah terhadap eksistensi partai politik yang merupakan pilar demokrasi.

“Penambahan dana bantuan parpol itu hal yang wajar. Kita sudah memilih jalan demokrasi sebagai cara mengelola negara, dan prasyarat untuk dapat meningkatkan kualitas demokrasi adalah kehadiran partai politik yang sehat,” kata Zainudin Amali, saat dihubungi Sayangi.Com, Rabu (30/8) pagi.

Masalah pendanaan, katanya, merupakan salah satu persoalan yang dihadapi parpol di Indonesia, baik parpol yang sudah lama berdiri maupun parpol baru. Iuran kader dan sumbangan dari simpatisan yang bisa dihimpun tidak cukup untuk mendukung banyaknya kegiatan parpol, mulai dari perkaderan hingga melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat.

Ia berharap, partai politik tidak seenaknya menggunakan tambahan bantuan dana dari APBN ini. Penggunaannya harus tepat sasaran, lebih akuntable untuk menjaga kepercayaan publik, harus bisa diaudit oleh BPK, dan setiap tahun dievaluasi efektivitasnya.

Menurut Zainudin, bantuan dana dari APBN tentu belum bisa meng-cover sepenuhnya pembiayaan yang diperlukan oleh partai politik. Karena itu, setiap parpol perlu terus meningkatkan kemampuan pembiayaan internalnya karena itulah yang terbaik untuk kemandirian institusi.