Pasca Pengumuman Sanksi Ekonomi PBB, Korea Utara Ancam AS

Jembatan Yalu di Propinsi Liaoning China merupakan jalan darat yang menghubungkan antara China dan Korea Utara. Foto Reuters UK
Jembatan Yalu di Propinsi Liaoning China merupakan jalan darat yang menghubungkan antara China dan Korea Utara. Foto Reuters UK

New York,Sayangi.com- Korut telah melakukan uji coba nuklir keenam dan merupakan uji coba terbesar sejauh ini. Akhirnya sidang tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memutuskan sanksi ekonomi baru yang cukup berat atas Korea Utara (Korut)

Dikutip dari AFP (13/9) adanya sanksi tersebut, membuat Duta Besar Korut untuk PBB Han Tae-Song pada Selasa (12/9) merespon mengancam bakal melakukan pembalasan “paling menyakitkan” bagi Amerika Serikat.

Dalam sebuah seminar di Jenewa Swiss Tae-Song menyebutkan “Tindakan berikutnya oleh DPRK (Demokratic People’s Republic of Korea, nama resmi Korut) akan membuat AS merasakan hal paling menyakitkan yang pernah mereka alami dalam sejarahnya,”. Dia menuduh AS telah “merekayasa sebagian besar resolusi PBB yang jahat itu”.

Jembatan Yalu,pintu masuk dari China Ke Korea Utara melalui jalan darat. Foto Trip Advisor
Jembatan Yalu,pintu masuk dari China Ke Korea Utara melalui jalan darat. Foto Trip Advisor

Adapun Sanksi PBB yang diputuskan hari sebelumnya untuk Korut adalah pembatasan impor minyak dan larangan ekspor tekstil oleh Korut. Hal ini sebagai upaya menekan pasokan bahan bakar dan pendapatan yang dipakai membiayai program nuklirnya.

Awalnya AS memang mengusulkan embargo penuh atas impor minyak Korut, namun kemudian melunak dengan pembatasan impor saja demi mendapat dukungan negara China dan Rusia. Dua negara yang ini memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB.

China, merupakan sekutu utama Pyongyang, negara ini adalah pemasok minyak terbesar bagi Korut. Tekstil merupakan komoditas ekspor terbesar kedua Korut dengan nilai lebih dari US$ 700 juta per tahun.

Sanksi lainnya adalah larangan penerbitan visa bagi para pekerja asal Korut di luar negeri. Sanksi ini diperkirakan bisa menghilangkan pendapatan pajak senilai US$ 500 juta per tahun. Mengingat banyak tenaga kerja Korut bekerja di Rusia dan China merupakan penyumbang pajak yang besar.

Usulan lainnya yaitu pembekuan aset dan larangan ke luar negeri pemimpin Korut Kim Jong-un akhirnya dibatalkan.

Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley menyatakan bahwa Korut masih diberi kesempatan untuk mengubah sikapnya.

“Kami menambah sanksi hari ini tidak dengan senang hati, kami tidak mencari peperangan,” ungkap Haley.

“Rezim Korea Utara belum sampai pada titik tidak bisa kembali. Kalau Korea Utara meneruskan tindakan yang berbahaya ini, kami akan melanjutkan dengan tekanan berikutnya. Pilihan ada pada mereka.”

Resolusi PBB yang diputuskan Senin (11/9) adalah sanksi kesembilan yang dijatuhkan atas Korut sejak 2006.