Rachland: Ancaman Panglima TNI Akan Serbu BIN dan Polisi Lampaui Kewenangan dan Tabrak UU

Wasekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik

Jakarta, Sayangi.Com- Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Rachland Nashidik mengingatkan semua pihak agar menjaga kewarasan politik, bersikap lebih tenang dan menjaga jarak dari manuver politik yang  menabrak batas kepatutan maupun Undang-undang

Dalam keterangan tertulis yang diterima Sayangi.Com, Minggu (24/9), Rachland secara tegas menyebut contoh manuver politik Panglima TNI Gatot Nurmantyo saat berpidato di depan sesepuh dan purnawiranan TNI baru-baru ini.

Perhatikan, kata Rachland, saat Panglima TNI membocorkan data intelejen bahwa ada institusi di luar TNI hendak membeli 5000 pucuk senjata dengan mencatut nama Presiden Jokowi. Jenderal Gatot mengatakan, ia akan menyerbu institusi itu jika tidak membatalkan pemesanan senjata tersebut.

Dalam pidato itu, ujar Rachland, Panglima TNI juga mengatakan akan menyerbu polisi jika membeli senjata yang punya kemampuan menghancurkan tank atau menjatuhkan pesawat.

“Apakah benar ada rencana Polri membeli senjata berat macam itu?” tanya Rachland.

Dua kesalahan Panglima TNI

Menurut Rachland, kesalahan Panglima TNI yang pertama adalah ia tidak sepatutnya membocorkan data intelejen, apalagi yang sensitif, kepada publik. Ia harus lapor Presiden. Ia dapat juga menyampaikan kepada DPR. Bukan kepada sesepuh dan purnawirawan TNI dalam acara yang diliput luas oleh wartawan dan dipandang sebagai upaya untuk menghimpun dukungan bagi manuver-manuver politiknya.

“Tetapi, yang secara fundamental paling fatal adalah saat Panglima TNI mengancam akan menyerbu,” tegas Rachland.

Rachland mengingatkan, dari sisi prinsip democratic accountability, militer tidak boleh mengambil kebijakan politik. Kenapa? Karena, kebijakan politik cuma absah diambil oleh pengelola otoritas negara yang dipilih oleh pemilu demokratik.

“Panglima TNI tidak dipilih oleh pemilu. Panglima TNI diangkat oleh Presiden. Kewajibannya bukan mengambil kebijakan, melainkan menjalankan dan mengelola operasi,” ujarnya.

Menurutnya, salah satu puncak keberhasilan reformasi TNI adalah memindahkan kebijakan pengerahan dan penggunaan kekuatan angkatan perang dari militer ke tangan otoritas politik, sesuai pasal 3 dan pasal 17 UU TNI.

Untuk menyegarkan ingatan, Rachland memaparkan polemik sengit saat pembahasan Rancangan Undang Undang TNI pada awal dekade lalu, yakni awal tahun 2000, tentang siapa berwenang mengerahkan kekuatan TNI. Saat itu, publik menyoroti Pasal 19 dalam RUU, yang dipandang kontroversial karena mengijinkan Panglima TNI “dalam keadaan mendesak” mengerahkan kekuatan angkatan perang, asal dalam tempo 1 x 24 jam lapor pada Presiden.

Pasal itu, menurutnya, melalui perdebatan panjang di DPR yang melibatkan pimpinan TNI, kemudian disepakati digugurkan. Walhasil, Undang Undang TNI yang kini berlaku menegaskan kedudukan TNI berada di bawah Presiden (Pasal 3) dan pengerahan kekuatan TNI adalah kewenangan Presiden (Pasal 17).

“Panglima TNI Gatot Nurmantyo melampaui kewenangan dan melanggar Undang Undang saat dia mengancam akan menyerbu BIN dan Polisi,” kata Rachland.

Menurutnya, Panglima TNI tidak boleh mengeluarkan ancaman demikian karena seharusnya ia sadar dan patuh bahwa pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI bukan kewenangannya, melainkan kewenangan Presiden atas persetujuan DPR. Politik TNI harus selamanya politik negara, bukan politik Panglima TNI.

“Bagi kelangsungan demokrasi, kita semua cukup waras untuk memahami bahwa Pemesanan 5000 senjata serbu oleh badan intelejen, bila itu benar, sama berbahayanya dengan Panglima TNI yang berpolitik praktis dan melampaui kewenangannya,” ujarnya.