Yusril: Pencalonan Bupati Incumbent Jayapura Mathius Awoitauw Harus Dibatalkan oleh KPU

Yusril Ihza Mahendra

Jakarta, Sayangi.com – Pakar Hukum Tata Negara yang juga Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Professor Yusril Ihza Mahendra, mengatakan bahwa pencalonan kembali Bupati Petahana Kabupaten Jayapura, Mathius Awoitauw, harus digugurkan dalam Pilkada Ulang Bupati dan Wakil Bupati Jayapura.

Hal itu ditegaskan Yusril menanggapi adanya laporan bahwa calon bupati petahana Kabupaten Jayapura Mathius Awoitauw telah melakukan pergantian pejabat di kabupaten itu sebelum masa jabatannya berakhir pada 7 Oktober mendatang. Padahal pergantian seperti itu dilarang oleh Pasal 71 ayat (2) UU No 10 Tahun 2016 serta ketentuan Pasal 88 Peraturan KPU No 9 Tahun 2015. Bagi petahana yang melakukannya, diancam dengan sanksi dibatalkan atau digugurkan dari pencalonan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat 5 UU Pilkada.

Bahkan dalam pasal 88 PKPU No. 9 Tahun 2015 dinyatakan dibatalkan sebagai peserta. Artinya bukan hanya petahana saja yang dibatalkan, tetapi juga calon wakil dari petahana ikut digugurkan sebagai peserta.

Permasalahan Pilkada Ulang Kabupaten Jayapura kini sedang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Sejumlah pelanggaran diduga dilakukan oleh calon bupati petahana Mathius. Selain dugaan berbagai kecurangan, Mathius juga memberhentikan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Kepala Rumah Sakit Yowari, Jayapura. Salah satu peserta Pilkada Godlief Ohee telah melaporkan pelanggaran yang dilakukan Mathius ke Bawaslu dan KPU Propinsi, namun tidak mendapat tanggapan semestinya, sehingga membawa permasalahan itu ke Bawaslu Pusat.

Hanya saja menurut Yusril Ihza Mahendra, meskipun perkara Pilkada ulang Kabupaten Jayapura kini sedang diperiksa Mahkamah Konsitusi, KPU tetap memiliki wewenang untuk mengeksekusi rekomendasi pembatalan Mathius tanpa harus menunggu MK, karena sengketa di MK konteksnya lain. Menurutnya, ketentuan Pasal 71 ayat 5 UU Pilkada dengan tegas menyebutkan bahwa penjatuhan sanksi pembatalan pencalonan petahana yang melanggar Pasal 71 ayat 2 dilakukan oleh KPU.

“Seharusnya KPU Kabupaten Jayapura bersikap tegas membatalkan pencalonan Matheus karena adanya pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat 2 UU Pilkada dengan mudah dapat dibuktikan dengan SK pemberhentian pejabat di Kabupaten Jayapura” kata Yusril, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (27/9).

Dengan pembatalan itu, kata Yusril, Mathius dapat menggugat KPU ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, untuk mempersoalkan apakah pembatalan atas dirinya beralasan hukum atau tidak.

Di Papua, menurut Yusril, baik KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten sering bermasalah dalam menyelenggarakan Pilkada secara obyektif dan independen. Sehingga jika kasus pelanggaran yang dilakukan petahana dalam Pilbup Jayapura ini tidak dapat diselesaikan oleh KPU setempat, maka sudah selayaknya jika permasalan itu ditarik ke KPU yang lebih tinggi tingkatannya.

“KPU Kabupaten Jaypura, nampaknya tidak akan berani membatalkan pencalonan Matheus, meskipun mereka tahu pelanggaran yang dilakukannya dengan mudah dapat dibuktikan,” jelasnya.

Oleh karena itu, menurut Yusril, kewenangan pemberian sanksi itu harus ditarik ke KPU Provinsi atau bahkan ke KPU Pusat.