Pengamat Unpad: Pemanfaatan Senjata Oleh Polri Diatur Secara Universal dan Peraturan Yang Ada

Ketua Pusat Studi Politik & Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran (Unpad), Muradi

Jakarta, Sayangi.Com– Ketua Pusat Studi Politik & Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran (Unpad), Muradi, membantah pernyataan Drajat Wibowo beberapa waktu lalu yang menyatakan bahwa Polri tidak memiliki kewenangan dalam pemanfaatan senjata untuk penegakan hukum.

Kepada Sayangi.Com, Jumat (6/10), Muradi menilai pernyataan Drajat Wibowo tersebut mencerminkan bahwa yang bersangkutan tidak memahami konteks penegakan hukum dan pemolisian. Basis pijakan analisisnya hanya bersumber dari UU No. 2/2002 yang tidak secara eksplisit menegaskan pemanfaatan senjata api dalam penegakan hukum.

Padahal jika dibaca lebih jauh, kata Muradi, tugas dan fungsi Polri sebagaimana dijelaskan dalam UU Polri pasal 2, 4, dan 5, memiliki cakupan yang luas dalam konteks keamanan dalam negeri. Tugas dan fungsi itu berimplikasi pada pemenuhan persenjataan untuk polri dengan kategori senjata yang melumpuhkan dalam rangka memastikan terselenggaranya keamanan dan ketertiban, baik oleh polisi umum, reskrim, polantas dan juga intelijen keamanan.

Muradi mengemukakan, penggunaan senjata standar militer terbatas oleh Polri, berkaitan dengan tingginya intensitas ancaman keamanan dalam negeri seperti terorisme, gangguan kelompok bersenjata, serta penanganan konflik sosial dimana Brimob dan Densus 88 AT menjadi unit di Polri yang bertanggung jawab untuk hal tersebut.

Menurut Muradi, penyelenggaraan penegakan hukum secara universal juga telah diatur dalam prinsip-prinsip dasar penggunaan kekuatan dan senjata api oleh aparat penegak hukum, yang diadopsi dari Kongres ke-9 PBB tentang “Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Terhadap Pelaku Kejahatan”, di Havana Kuba tahun 1980. Dalam prinsip-prinsip dasar PBB tersebut ditegaskan bahwa keberadaan penegak hukum dan institusinya memiliki konsekuensi dalam menjalankan peran dan fungsinya.

“Prinsip non-kekerasan tetap menjadi rujukan bagi para aparat penegak hukum, namun aparat penegak hukum harus dipersenjatai dengan senjata yang melumpuhkan dan pada derajat tertentu dimungkinkan menggunakan senjata api, karena meningkatnya ancaman keamanan secara signifikan dan menguatnya ancaman keselamatan diri terhadap para penegak hukum. Penekanan inilah yang menjadi rujukan organisasi kepolisian di dunia, termasuk Polri,” kata Muradi.

Muradi menyatakan penilaian Drajat Wibowo tidak cukup komprehensif, khususnya menyangkut keberadaan UU polri yang dianggap memiliki kesalahan fatal karena tidak dijelaskan secara eksplisit pemanfaatan senjata untuk Polri. Padahal secara harfiah, perundang-undangan yang ada lebih sebagai payung legal, yang secara praktis dijelaskan dalam Peraturan Presiden (perpres), Peraturan Pemerintah (PP), maupun Peraturan Kapolri.

“Dengan kata lain, apa yang dikemukakan Drajat Wibowo lebih pada pemahaman yang tidak komprehensif atas sejumlah aturan legal dan juga penjelasan praktis berkaitan dengan pemanfataan senjata oleh Polri. Sehingga penjelasannya pun tidak memiliki dasar yang kuat,” ujarnya.