Usai Rakor, Wiranto Nyatakan Kasus Senjata Impor Brimob Sudah Selesai

Menko Polhukam Wiranto menyampaikan hasil rakor soal senjata impor yang dihadiri Menhan, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (6/10) siang/Foto: istimewa

Jakarta, Sayangi.Com– Menko Polhukam Wiranto mengatakan, kasus senjata impor milik Brigade Mobil (Brimob) telah diselesaikan dalam rapat koordinasi di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (6/10) siang, yang dihadiri Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Wakil Menteri Luar Negeri A.M Fachir, Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Tito Karnavian, Kepala BIN Budi Gunawan, Dirjen Bea Cukai, dan Dirut PT Pindad.

Dalam keterangan pers seusai rakor tersebut, Wiranto menjelaskan bahwa 280 senjata jenis Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) Kal 40 x 46 milimeter yang masih tertahan di Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, akan dikeluarkan dengan menggunakan rekomendasi dari Panglima TNI.

Sedangkan amunisi tajamnya yang termasuk dalam paket senjata yang diimpor itu, menurut Wiranto, akan dititipkan ke Mabes TNI.

Menurut Wiranto, amunisi yang ada terdiri 3 macam yakni asap, gas air mata, dan ada yang tajam.

“Nah tajamnya ini nanti titip di Mabes TNI, sehingga setiap dibutuhkan ada prosesnya,” kata Wiranto.

Penataan Regulasi

Menurut Menko Polhukam Wiranto, munculnya masalah terkait impor senjata yang dilakukan Mabes Polri itu karena adanya banyak regulasi yang mengatur tentang pengadaan sejata api yang telah diundangkan sejak tahun 1948 hingga sampai dengan tahun 2017.

Paling tidak, lanjut Wiranto, ada 4 UU (Undang-Undang), 1 Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang), 1 Inpres (Instruksi Presiden), 4 Peraturan Setingkat Menteri, dan 1 Surat Keputusan. Hal ini mengakibatkan perbedaan pendapat yang berkembang di institusi yang menggunakan senjata api.

“Segera akan dilakukan pengkajian dan penataan ulang tentang berbagai regulasi tersebut tentang pengaturan senjata api sampai dengan kebijakan tunggal, sehingga tidak membingungkan institusi yang memang menggunakan senjata api,” kata Menko Polhukam Wiranto.

Menko Polhukam berharap kepada institusi negara maupun masyarakat untuk memahami hal ini dan tidak lagi dikembangkan di ruang publik.

“Hal-hal yang kurang jelas dapat ditanyakan kepada institusi terkait,” kata Wiranto.