KPK Tetapkan Aditya Moha dan Ketua PT Manado Sebagai Tersangka

Jakarta, Sayangi.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penjelasan seputar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap politikus muda Golkar Aditya Anugrah Moha (AAM) dan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono (SDW).

Wakil Ketua KPK Laode M Syaraif mengatakan, KPK mengamankan uang suap sebagai barang bukti dalam pecahan Dolar Singapura senilai SGD 64.000.

“Dari OTT ini tim mengamankan total uang sebagai barang bukti itu SGD 64.000,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam konferensi pers di kantor KPK Jakarta, Sabtu (7/10/2017).

Menurut Syarif, OTT dimulai saat penyerahan uang suap terjadi di sebuah hotel di kawasan Pecenongan, Jakarta Pusat.

“Jumat (6/10) sekitar 23.15 WIB, setelah kembali dari acara makan malam bersama keluarga, SDW tiba di hotel tempat menginap. Beberapa saat itu, penyerahan uang terjadi di pintu darurat hotel,” kata Syarif.

Setelah penyerahan tersebut terjadi, tim KPK kemudian mengamankan AAM dan beserta ajudannya di lobi hotel yang dilanjutkan menggeledah kamar hotel.

“Di kamar SDW KPK mengamankan SGD 30.000 dalam amplop putih dan SGD 23.000 dalam amplop cokelat. Uang dalam amplop cokelat diduga sisa pemberian sebelumnya,” kata Laode.

Selain itu, KPK juga mengamankan SGD 11.000 di mobil Aditya Moha. “Uang ini diduga total commitment fee keseluruhan,” ucapnya.

Menurut Syarif, dalam melakukan aksinya, Aditya dan Sudiwardono menggunakan sandi ‘pengajian’.

“Mereka menggunakan kode, mohon maaf, pengajian. Jadi kodenya pengajian kapan, tempat di mana. Ini jarang juga digunakan,” kata Syarif.

Tujuan pemberian uang suap, menurut Syarif, karena Aditya ingin mengamankan putusan banding terhadap vonis 5 tahun penjara yang dijatuhkan Pengadilan Negeri (PN) Manado kepada ibunya, Marlina Moha atas kasus korupsi.

KPK selanjutnya menetapkan status tersangka kepada keduanya.

Sebagai pihak penerima, Sudiwardono disangkakan pasal 12 huruf c atau pasal 12 huruf a atau huruf b, atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Aditya, selaku pihak pemberi disangkakan pasal 6 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.