Jokowi Minta Polri Petakan Potensi Konflik dan Sumber Provokasi Jelang Tahun Pemilu

Presiden Jokowi berfoto bersama para peserta apel Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) Polri 2017, di kompleks Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, Jawa Tengah, Senin (9/10) /Foto: Mabes Polri.

Semarang, Sayangi.Com– Presiden Joko Widodo meminta jajaran Polri benar-benar mempersiapkan pengamanan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2018 dan Pemilu 2019 sejak sekarang.

“Menjelang Pilkada 2018, juga menuju Pemilu 2019, pengamanan harus betul-betul dipersiapkan secara detil,” kata Jokowi, pada apel para Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) Polri 2017 di kompleks Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, Jawa Tengah, Senin (9/10).

Hadir dalam acara tersebut antara lain Menko Polhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, para Kepala Staf TNI, Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, sejumlah piminan lembaga negara, dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

Menurut Presiden, pengamanan dimaksud termasuk pemetaan potensi konflik yang rawan terjadi setiap penyelenggaraan pesta demokrasi. Juga memetakan secara detil sumber-sumber provokasi yang biasanya menebar fitnah jelang tahun Pemilu, sehingga preventifnya bisa dilakukan.

“Sumber–sumber yang kita perkirakan akan memprovokasi harus dipetakan secara detil, siapa orangnya, mereka akan melakukan apa. Intelijen kita harus punya data komplet mengenai ini. Jangan sampai sudah kejadian kita bingung mencari air untuk memadamkan,” ujar Jokowi.

Di awal pidatonya, Jokowi mengemukakan, dalam setiap kontestasi politik di negara kita, tensinya naik. Tugas pemeritah adalah mengendalikan agar situasi tidak berubah menjadi panas. Boleh hangat tapi tidak sampai mencapai panas.

“Politik ya seperti itu. Kalau sudah mendekati masa-masa kampanye, semua yang tidak bener menjadi lebih tidak bener lagi,” ujar Presiden.

Jokowi menegaskan, tugas pemerintah, termasuk jajaran Polri adalah meluruskan isu-isu yang memanasi.

“Kalau isu itu diperkirakan sudah pada tahap membahayakan, penegakan hukum itu harus tegas. Tidak usah melihat itu siapa,” tegas Presiden.

Polri Harus Netral

Jokowi juga mengingatkan Polri harus netral dalam setiap kontestasi politik, baik yang ada di kabupaten, di kota, maupun di Provinsi.

Presiden meyakini, dalam setiap pemilihan gubernur, pemilihan bupati, pemilihan walikota, kuncinya hanya satu, asal dilihat oleh masyarakat, kontestan-kontestan yang ada dan pendukungnya, dilihat TNI dan Polri itu solid, sudah rampung.

“Kuncinya ada di situ dari pengalaman saya ikut-ikut..,” kata Presiden Jokowi yang sudah 4 (empat) kali mengikuti kontestasi politik, 2 (dua) kali pemilihan Walikota, sekali pemilihan Gubernur, dan sekali pemilihan Presiden itu.

Karena itu, Presiden mengingatkan seluruh jajaran Polri bahwa politik Polri adalah politik negara. Semuanya loyal dan setia kepada negara, kepada rakyat, kepada pimpinan.

“Kalau itu kita kerjakan selesai, nggak akan ada yang berani macem-macem atau main-main. Saya meyakini itu,” tutur Jokowi.