Jendral Min Aung Hlaing Tolak Tuduhan Melanggar HAM Rohingya.

Jendral Min Aung Hlaing Panglima Militer Myanmar Dalang Pembantaian Rohingya. Foto VOA
Jendral Min Aung Hlaing Panglima Militer Myanmar Dalang Pembantaian Rohingya. Foto VOA

Naypyidaw,Sayangi.com- Jenderal Min Aung Hlaing tidak bergeming atas tuduhan Internasional atas pelanggaran HAM terhadap muslim Rohingya.

Justru ia balik menuduh media telah “melebih-lebihkan” jumlah pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan di Myanmar. Hal tersebut ia ungkapkan pada hari Kamis (11/10) dalam sebuah penolakan keras atas tuduhan pembersihan etnis oleh militernya.

Dalam sebuah pertemuan dengan Duta Besar AS Scot Marciel, Min sama sekali tidak menanggapi tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan orang-orangnya.

Min Aung Hlaing telah memberikan laporannya tentang krisis pengungsi Rohingya, kepada delegasi berbagai negara dalam pertemuan dengan Dubes AS Scot Marciel.

Dilaman facebooknya justru Jenderal Min Aung Hlaing menuduh media telah melebih-lebihkan jumlah pengungsi yang melarikan diri. Sebaliknya Kantor HAM PBB menyebut pasukan Myanmar secara brutal mengusir setengah juta orang Rohingya dari negara bagian Rakhine di bagian utara Myanmar ke Bangladesh.

Dalam beberapa pekan belakangan, tentara Myanmar membakar rumah-rumah, hasil panen dan desa-desa untuk mencegah muslim Rohingya kembali.

Min Aung Hlaing yang menyebut Rohingya dengan “Bengali” mengatakan kolonialis Inggris harus bertanggung jawab atas masalah itu. “Orang-orang Bengali tidak dibawa ke negeri ini oleh Myanmar, tetapi oleh kaum kolonialis,” kata dia kepada Marciel. “Mereka bukan pribumi.”

Serangan terkordinasi oleh pemberontak Rohingya ke 30 pos keamanan pada 25 Agustus memicu balasan brutal militer. Kantor HAM PBB melaporkan berdasarkan 65 wawancara dengan orang-orang Rohingya yang tiba di Bangladesh, operasi tak berperikemanusiaan oleh militer itu sudah berlangsung sebelum peristiwa 25 Agustus. Operasi itu  mencakup pembunuhan, penyiksaan dan perkosaan anak-anak,

Kantor HAM PBB memperkirakan lebih dari 500.000 orang Rohingya telah melintasi perbatasan ke negara tetangga Bangladesh sejak 25 Agustus. Mereka terpaksa melarikan diri dari kekerasan yang menghebohkan di negara bagian Rakhine.

Kelompok minoritas Muslim telah menghadapi diskriminasi di negara mayoritas Buddhis selama berpuluh-puluh tahun. Dalam sebuah pertemuan hari Kamis dengan U Thaung Tun (penasihat keamanan nasional) untuk Myanmar, Duta Besar Nikki Haley, Perwakilan A.S. untuk PBB mengajukan permohonan ke Myanmar untuk memfasilitasi “pengembalian pengunsi yang aman dan bermartabat”.

Selain itu Haley juga meminta agar Myanmar meminta militernya untuk bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap semua masyarakat Rohingya yang terkena dampak kekejamannya. Perwakilan Dubes AS di PBB ini  juga meminta militer Myanmar bertanggung jawab atas tindakan mereka terhadap muslim Rohingya.

Sumber: VOA News