Kapolri Bantah Densus Tipikor Akan ‘Mengebiri’ Kewenangan Lembaga Pemberantasan Korupsi Lain

Kapolri Jenderal Pol Muhammad Tito Karnavian

Jakarta, Sayangi.com – Kapolri Jenderal Pol Muhammad Tito Karnavian melakukan rapat gabungan dengan Komisi III DPR RI, Menkumham Yasonna Laoly, Ketua KPK Agus Rahardjo dan Jaksa Agung HM Prasetyo pada Senin (16/10). Salah satu poin yang dibicarakan saat rapat tersebut adalah mengenai pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor).

Menurut Kapolri, rencana Polri tersebut pada dasarnya didukung oleh seluruh peserta rapat. Namun, ada beberapa masukan agar Densus Tipikor tidak tumpang tindih tugas dengan lembaga pemberantasan korupsi lainnya.

“Prinsipnya dari semua pihak yang ada di ruangan, baik DPR maupun KPK, Kejaksaan, Kumham semua mendukung untuk langkah-langkah itu. Cuma perlu ada pembagian tugas, KPK dimana, Polri dimana, Jaksa dimana,” ujar Tito usai rapat gabungan di komplek Parlemen Senayan, Jakarta.

Tito membantah info yang mengatakan, Densus Tipikor akan ‘mengebiri’ kewenangan KPK dan Kejaksaan dalam tugasnya dalam pemberantasan korupsi. Menurutnya, Densus Tipikor dan KPK dapat bersinergi dalam memberantas korupsi.

“Dengan KPK mungkin akan bagi-bagi tugas, hutan permasalahan korupsi ini kan luas. Liat saja 15 tahun udah berapa ribu orang ditangkap, tapi juga belum selesai. Dengan KPK nggak masalah, cuma mungkin yang penting pembagian tugasnya,” urainya.

Mengenai pembagian tugas, Tito berpandangan, Densus Tipikor akan menangani kasus korupsi hingga ke tingkat desa. Sementara KPK, tetap melaksanakan tugasnya menangani kasus korupsi yang memiliki intervensi politik yang tinggi.

“Contohnya mungkin dari teman-teman KPK menangani kasus-kasus yang high profile, yang intervensi politiknya tinggi. Sementara Densus ini bisa dari yang di pusat sampai tingkat desa-desa, KPK kan nggak mungkin menangani sampai ke desa-desa,” jelas Tito.

Saat ditanya bila ada anggota Polri yang terlibat korupsi, Tito menegaskan, anggota tersebut akan tetap diproses sesuai Undang-undang yang berlaku. Bahkan selama ini, Polri juga telah memproses hukum anggotanya yang terlibat korupsi.

“Dari Polri sendiri menangani beberapa¬†orang (anggota yang terlibat korupsi) itu. Kemudian ada juga saya lupa namanya yang pangkat AKBP, ditahan, diproses hukum, divonis. Ngga masalah,” pungkasnya.