Di Depan Penyidik, Mantan Petinggi Allianz Indonesia Beberkan Alasan Persulit Klaim Konsumen

Kombes Pol Argo Yuwono (Foto: Sayangi.com/Tri Setyo)
Kombes Pol Argo Yuwono (Foto: Sayangi.com/Tri Setyo)

Jakarta, Sayangi.com – Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan terhadap mantan Manajer Klaim PT. Allianz Life Indonesia Yuliana Firmansyah. Seperti diketahui, Yuliana akhirnya memenuhi panggilan penyidik, setelah sebelumnya sempat mangkir pada Rabu (4/10) lalu.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, Yuliana memenuhi panggilan penyidik pada Selasa (17/10) kemarin. Yuliana diperiksa setelah penyidik menetapkan status tersangka kepadanya.

“Kita lakukan pemeriksaan apa yang penyidik tanyakan, bagaimana tata cara konsumen mengklaim (asuransi),” ujar Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (18/10).

Argo menerangkan, ada beberapa pertanyaan dari penyidik yang diajukan kepada tersangka. Seperti, bagaimana runtutan sehingga terdapat korban yang mengaku dipersulit.

“Bagaimana caranya untuk ngeklaim, kenapa tidak dikasihkan,” tuturnya.

Saat diperiksa oleh penyidik, kata Argo, Yuliana cukup kooperatif. Selain itu, polisi juga telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Presiden Direktur PT Allianz Life Indonesia.

“Ya minggu depan lah (Joachim Wessling) kita agendakan (akan diperiksa),” tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus ini bermula saat seorang nasabah Allianz Life bernama Irfanius Algadri ingin mengklaim asuransinya sebesar Rp16 juta untuk biaya rumah sakit. Namun, pihak Allianz justru meminta syarat rekam medis sebelum menyetujui klaim tersebut.

Irfanus sebagai nasabah merasa tidak terima dengan syarat yang diminta oleh pihak Allianz. Apalagi, syarat tersebut sebelumnya tidak ada dalam perjanjian awal.

Kedua tersangka diduga mempersulit nasabah yang ingin mengklaim asuransinya. Syarat yang diajukan keduanya tidak mungkin bisa dipenuhi nasabah, saat akan mengklaim asuransi.

Kemungkinan polisi akan menjerat kedua tersangka dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.