Polri Berjanji Akan Bersungguh-Sungguh Kawal Pengawasan Dana Desa

Penandatanganan MoU antara Kapolri, Menteri Desa, dan Mendagri di di Mabes Polri, Jumat (20/10). (Foto: Sayangi.com/Tri Setyo)

Jakarta, Sayangi.com – Kapolri Jenderal Pol Muhammad Tito Karnavian menandatangani nota kesepahaman (MoU) mengenai pengawasan dana desa dengan Mendes PDT Eko Sandjojo dan Mendagri Tjahjo Kumolo. Penandatanganan itu dilakukan di Mabes Polri, Jumat (20/10).

Kapolri mengatakan, dilibatkannya Polri dalam pengawasan dana desa adalah suatu bentuk kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada Polri. Oleh karena itu, Kapolri mengatakan, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan tugas yang diembannya itu.

“Bagi Polri ini merupakan suatu kehormatan sekaligus kepercayaan dari Bapak Mendagri dan Mendes PDT, meminta Polri memberikan berpartisipasi untuk memberikan asistensi pengamanan. Pendekatan utama bagi para Bhabinkamtibmas, Kapolsek, Kapolres dalam pengamanan ini adalah pencegahan, jadi bukannya ngintip-ngintip salahnya,” ujar Tito di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (20/10).

Menurut Tito, penyalahgunaan dana desa tidak selamanya dilakukan atas dasar kesengajaan dari perangkat desa. Pasalnya, di beberapa daerah, penyalahgunaan justru terjadi karena perangkat desa tidak mengetahui administrasi penggunaan dana desa.

“Nah disitulah peran dari teman-teman kepolisian Babin Kamtibmas, Kapolsek yang mereka di sekolahnya mereka mendapatkan pendidikan dasar tentang pembuatan laporan keuangan perencanaan. Jadi istilah kita memberikan pendampingan seperti itu, untuk mencegah jangan sampai terjadi pelanggaran. itu intinya,” jelas Tito.

Lebih jauh Kepala BNPT ini juga menjelaskan, Polri akan memberi penghargaan kepada anggotanya yang berprestasi dalam membantu pengawasan dana desa. Bentuk reward itu, lanjut Tito, mulai dari promosi jabatan hingga melanjutkan sekolah.

“Kapolda, Kapolres, Kapolsek, Bhabinkamtibmas yang saya anggap berprestasi, saya akan berikan reward kepada mereka. Kapolda saya akan promosi, Kapolres saya akan promosi atau sekolah lain-lainnya, Kapolsek juga promosi, termasuk Bhabinkamtibmas mungkin diantaranya tiket holder sekolah perwira,” paparnya.

Lebih jauh Kapolri juga menuturkan, pihaknya juga akan memonitor anggota Polri yang bertugas mengawasi dana desa. Hal ini, kata Tito, akan mencegah anggota Polri yang hendak menyalahgunakan wewenangnya.

“Saya sudah meminta kepada mereka segera melakukan langkah rapat internal lanjutan di tingkat Polda, Polres dan lainnya. Setelah itu saya sudah menyampaikan akan melakukan evaluasi bulan Desember, evaluasi pertama internal untuk anggaran 2017, kemudian 2018 selama periode per tiga bulan kita akan evaluasi,” pungkasnya.