Pengamat: Ada Aturan di Polri yang Memaksa Jaksa Tidak Bisa Ambil Peran di Densus Tipikor

Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis dalam acara diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (21/10). (Foto: Sayangi.com/Tri Setyo)

Jakarta, Sayangi.com – Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan, ada larangan jaksa untuk bergabung di institusi bentukan Polri, seperti Densus Tipikor. Pasalnya, dalam aturan yang ada di Polri ada pasal yang menyebut, Polri tak boleh diisi oleh organ lain di luar kepolisian.

“Kalau nanti masih nekat digabung (dalam Densus Tipikor), berarti harus merubah unsur di kepolisian,” ujar di sebuah acara diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (21/10).

Aturan tersebut, lanjut Margarito, justru akan mempersulit kinerja Densus Tipikor kedepannya. Karena tanpa adanya peran dari jaksa, Densus Tipikor sama halnya dengan lembaga anti korupsi lain yang sudah ada.

“‎Dengan begitu, mengharuskan membentuk lagi organ ini. Sebab hasrat bisa digabung dengan organ yang sudah ada di Densus Tipikor itu sudah gagal,” katanya.

Lebih jauh Margarito menerangkan, bahwa ada sisi positif dengan pembentukan Densus Tipikor Polri ini. Setidaknya, akan tambahan lembaga yang berperan memberantas praktik korupsi di tanah air.

“Jadi akan terlihat bahwa pemerintahan ini tengah bertempur, bergairah melawan korupsi, ” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, hingga saat ini, tidak ada jaksa dari pihaknya yang akan bergabung ke Densus Tipikor. Karena menurutnya, setiap institusi yang ditunjuk telah memiliki kewenangan sendiri dalam pemberantasan korupsi.

“Rasanya nggak perlu, sementara saya katakan itu. Karena masing-masing lembaga institusi penegak hukum dalam penyelesaikan perkara memiliki independensinya sendiri, ujar Prasetyo di komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/10).