Petinggi New Hampshire Minta Trump Stop Usir 69 Warga Indonesia

Chris Sununu Gubernur New Hampshire. Foto concord monitor.
Chris Sununu Gubernur New Hampshire. Foto concord monitor.

Boston,Sayangi.com- Chris Sununu selaku Gubernur New Hampshire secara terbuka minta presiden Trump hentikan pengusiran 69 warga Kristen Indonesia. Mereka melarikan diri ke Amerika itu saat pecah kerusuhan 1998.

Puluhan warga negara Indonesia (WNI) telah tinggal di dekat pantai negara bagian New Hampshire di bawah kesepakatan dan kerjasama tahun 2010 dengan pihak Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Para warganegara Indonesia tersebut diizinkan tinggal di wilayah tersebut selama mereka menyerahkan paspor. Namun, situasi mulai berubah pada bulan Agustus 2017 saat WNI tersebut datang untuk melakukan pertemuan yang dijadwalkan dengan pejabat ICE di kantor agen Manchester, New Hampshire.

Para WNI tersebut diperintahkan untuk membeli tiket pesawat satu arah kembali ke Indonesia. Perubahan itu tak lain dari hasil kebijakan Trump yang ingin “membersihkan” AS dari imigran ilegal.

”Saya dengan hormat meminta agar administrasi Anda mempertimbangkan kembali keputusannya untuk mendeportasi orang-orang ini. Dan saya mendesak sebuah resolusi yang memungkinkan mereka tinggal di Amerika Serikat,” kata Sununu dalam sebuah surat kepada Trump, yang diumumkan kantornya pada hari Senin.

Beberapa anggota kelompok WNI yang rata-rata etnis Tionghoa, mengatakan kepada Reuters bahwa mereka khawatir akan menghadapi diskriminasi atau kekerasan jika mereka kembali ke negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia ini.

”Sementara saya yakin bahwa kita harus mengambil langkah-langkah untuk mengekang imigrasi ilegal, juga penting bahwa kita membuat proses imigrasi legal menjadi lebih efisien dan praktis,” tulis Sununu, yang dilansir Selasa (24/10/2017).

Saat dimintai keterangan oleh Reuters pihak Gedung Putih tidak menanggapi ataupun memberikan komentar. Sununu merupakan politisi sesama Partai Republik, partai pengusung Trump sebagai presiden.

Pengacara imigrasi telah mengajukan tuntutan hukum di Boston yang mengatas namakan 47 anggota kelompok WNI ini meminta pada hakim pengadilan federal untuk melakukan intervensi.

Patti Saris, Hakim distrik setempat mengindikasikan bahwa dia memiliki sedikit yurisdiksi terkait imigrasi yang ditangani oleh Kantor Eksekutif untuk Tinjauan Imigrasi.

Dia saat ini mempertimbangkan apakah dia dapat memerintahkan penundaan deportasi lebih lama untuk orang-orang yang terkena dampak, di mana mereka banyak yang memiliki anak-anak kelahiran AS.

Sebagian besar WNI memasuki Amerika Serikat secara legal dengan visa turis setelah kerusuhan 1998. Mereka memperpanjang visa mereka namun gagal mengajukan suaka.

Namun, para WNI tersebut diizinkan untuk tinggal secara terbuka sesuai kesepakatan dengan ICE. Saat melakukan negosiasi para WNI dibantu seorang Senator AS Jeanne Shaheen politisi dari Partai Demokrat.

Sumber: Reuters