Melalui Voting, Rapat Paripurna DPR Setujui Perppu Ormas Menjadi Undang-Undang

Fadli Zon memimpin Rapat Paripurna DPR RI

Jakarta, Sayangi.Com– Setelah melalui pemungutan suara (voting) secara terbuka, DPR RI menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) menjadi undang-undang.

“Dari hasil voting terbuka, 314 anggota dari tujuh fraksi menyatakan setuju, serta 131 anggota dari tiga fraksi menyatakan tidak setuju. Anggota yang hadir seluruhnya sebanyak 445 anggota,” kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon, yang memimpin rapat paripurna lanjutan di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (24/10) sore.

Fadli Zon menjelaskan, pemungutan suara dilakukan setelah forum lobi antar pimpinan fraksi yang dilakukan saat rapat paripurna diskors, tidak mencapai mufakat karena masih ada tiga opsi pandangan terhadap Perppu Ormas.

Rapat paripurna DPR diskors mulai pukul 13.45 WIB dan baru dibuka kembali setelah selesai forum lobi pada pukul 15.48 WIB.

Sebagaimana dilaporkan Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali, Fadli mengatakan, ada empat fraksi yang menyetujui Perppu Ormas menjadi undang-undang, tiga fraksi yang menyetujui Perppu Ormas menjadi undang-undang dengan catatan segera dilakukan revisi, dan tiga fraksi tidak setuju Perppu Ormas menjadi undang-undang.

“Karena belum mencapai musyawarah mufakat, dalam forum lobi tersebut disepakati akan dilakukan pengambilan keputusan melalui suara terbanyak, yakni mekanisme voting,” kata Fadli.

Berdasarkan aturan dalam Tata Tertib DPR RI, pengambilan keputusan melalui mekanisme voting dapat dilakukan secara terbuka dan tertutup.

Fadli memilih mekanisme voting secara terbuka dan menanyakan satu persatu sikap fraksi, mulai dari Fraksi PDI Perjuangan yang memiliki jumlah anggota terbanyak di DPR.

Tujuh fraksi menyetujui Perppu Ormas menjadi Undang-undang, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi Partai Nasdem, dan Fraksi Partai Hanura. Namun, Fraksi Demokrat, PKB, dan PPP menyatakan dapat menerima Perppu Ormas dengan catatan Pemerintah bersama DPR segera melakukan revisi terhadap isi Perppu yang disahkan menjadi UU tersebut.

Sedangkan Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PAN, dan Fraksi PKS menyatakan menolak atau tidak setuju Perppu Ormas menjadi undang-undang.