Trump Akhiri Larangan Pengungsian Dengan Tinjau Program Bagi 11 Negara

Ilustrasi pengungsi di Amerika. Foto NPR
Ilustrasi pengungsi di Amerika. Foto NPR

Washington DC, Sayangi.com Presiden AS Donald Trump telah menandatangani sebuah perintah eksekutif pada Selasa (24/10) yang mengakhiri larangan sementara untuk menerima pengungsi ke AS.

Trump juga meminta peninjauan ulang program selama 90 hari untuk 11 negara yang anggotanya dianggap “berisiko tinggi”. Departemen Luar Negeri dan Departemen Keamanan Dalam Negeri belum mengumumkan rincian langkah pemeriksaan yang baru itu.

Larangan tersebut akan ditutup selama 120 hari ke depan. Mengutip pejabat-pejabat pemerintahan Trump,kepada  Wall Street Journal hari Selasa melaporkan bahwa pemerintah akan mensyaratkan data biografi tambahan.

Serta kajian yang lebih luas terhadap akun media sosial pengungsi sebelum mereka diterima. Kami menyebutnya Muslim Ban 3.0, ungkap pengacara muda dari Yale University yang memimpin perintah Trump.

Ribuan pengungsi telah memasuki Amerika, meskipun dua perintah eksekutif Trump mencoba menghentikan program tersebut. Tuntutan hukum menghalangi pemberlakuan larangan sementara tersebut.

Mahkamah Agung Amerika juga memutuskan bahwa para pendatang bisa tetap datang selama menunjukkan kedekatan hubunga keluarga dengan Amerika. Saat ditanyakan awak media Gedung Putih juga menolak untuk menyebutkan ke 11 negara yang akan menjalani peninjauan 90 hari yang baru.

Pihak Gedung putih hanya  mengatakan bahwa pelamar dari negara-negara tersebut akan dipertimbangkan berdasarkan kasus per kasus.

Sebuah memo yang diperoleh  Reuters menyatakan bahwa tinjauan pemerintah akan mencari “untuk menentukan pengamanan tambahan apa, jika ada, diperlukan. Hal diatas  untuk memastikan bahwa pengakuan pengungsi dari negara-negara yang menjadi perhatian ini tidak menimbulkan ancaman bagi keamanan dan kesejahteraan Amerika Serikat” .

Sampai akhir 2016, skrining keamanan yang lebih tinggi diperlukan untuk sebagian besar warga negara dewasa pria dewasa Mesir, Iran, Irak, Libya, Mali, Korea Utara, Somalia, Sudan Selatan, Sudan, Suriah dan Yaman, serta warga Palestina yang tinggal di sana. Tidak jelas apakah 11 negara yang disebut dalam perintah eksekutif Trump adalah sama.

Administrasi Trump secara terpisah mengeluarkan larangan perjalanan yang direvisi bulan lalu yang melarang masuknya imigran dari Chad, Iran, Libya, Korea Utara, Somalia, Suriah, Venezuela dan Yaman. Perintah eksekutif itu sementara dihentikan oleh seorang hakim distrik AS pekan lalu, beberapa jam sebelum pelaksanaannya.

Saat kampayenya menuju AS 1, Trump bersumpah untuk melarang semua Muslim memasuki AS. Dia juga berdiri dengan agresif melawan penerimaan pengungsi dari Suriah, yang menyatakan bahwa mereka yang melarikan diri dari negara yang dilanda perang itu “mungkin ISIS”.

“Sama sekali tidak ada cara untuk mengatakan dari mana asal orang-orang ini,” kata Trump di sebuah balai kota pada bulan Februari 2016.

Amerika Serikat memiliki salah satu sistem pemeriksaan yang paling ketat di dunia sehubungan dengan pengungsi. Statistik yang dikeluarkan oleh Department of Homeland Security pada bulan Juni menunjukkan bahwa jumlah pengungsi yang diterima di AS telah turun setengahnya di bawah Trump jika dibandingkan dengan bulan-bulan terakhir kepresidenan Barack Obama.

Perintah eksekutif yang dikeluarkan pada hari Selasa juga akan menempatkan sebuah program yang memungkinkan penyatuan kembali keluarga bagi beberapa pengungsi yang dimukimkan kembali di AS.

Penentang larangan perjalanan dan larangan Trump berpendapat bahwa kebijakan tersebut ditujukan untuk membatasi masuknya Muslim ke AS. Pemerintah telah menolak untuk melakukan diskriminasi dan berpendapat bahwa larangan bepergian dan perubahan keamanan dimaksudkan untuk melindungi AS dari tindakan teroris.

Pengacara yang mewakili pengungsi mengatakan bahwa tindakan terakhir Trump terus menempatkan penghalang sebelum populasi yang paling rentan.

“Ini akan menambahkan bulan, atau berpotensi bertahun-tahun, ke kasus yang paling mendesak. Dimana  sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak dalam keadaan buruk yang membutuhkan solusi pemukiman kembali permanen dan terbukti,” kata Jennifer Sime, wakil presiden senior program AS di Komite Penyelamatan Internasional.

“Dengan sebuah dunia yang menghadapi konflik yang brutal dan berlarut-larut seperti di Syria, serta meningkatnya jumlah pengungsi akibat  kekerasan yang melanda Rohingya. Saat ini adalah ujian terhadap kemanusiaan, kepemimpinan moral, dan kemampuan manusia untuk belajar dari kengerian masa lalu,ungkapnya”

sumber : theguardian.com