MK Dinilai Tinggalkan Bom Waktu Terkait Putusan Sengketa Pilkada Jayapura

Budi Setyanto

Jakarta, Sayangi.com – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolok permohonan sengketa Pilkada Kabupaten Jayapura yang diajukan oleh tiga Pasangan Calon dinilai meninggalkan bom waktu.

Hal itu disampaikan Kuasa hukum Paslon nomor urut 1 Yanni-Zadrak, Budi Setyanto SH MH. Menurutnya, terlepas Putusan MK yang dibacakan pada tanggal 23 Oktober 2017 itu bersifat final dan mengikat, Pilkada Jayapura masih menyisakan permasalahan yang menimbulkan ketidakpastian hukum, yaitu menyangkut Rekomendasi Bawaslu RI yang membatalkan Mathias Awaitauw sebagai Calon Bupati karena melanggar Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahunn 2016.

“Rekomendasi Bawaslu tersebut dikeluarkan seblum persidangan Mahkamah Konstitusi dan hingga Putusan sengketa Kabupaten Jayapura diputus MK, Rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Papua. Padahal berdasarkan Undang-undang, tindaklanjut pelaksanaan Rekomendasi pengawas pemilu adalah bersifat wajib,” kata Budi.

Sementara dalam pertimbangan Putusannya, lanjut Budi, MK justru mengatakan bahwa MK tidak berwenang menilai Rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu RI sehingga Mahkamah pengenyampingkan Rekomendasi tersebut.

Menurut Budi, pertimbangan MK tersebut sangat berbeda dengan pertimbangan pada beberapa sengketa Pilkada yang telah diputus sebelumnya, dimana Mahkamah justru mengenyampingkan ambang batas selisih suara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 karena adanya Rekomendasi pelanggaran yang dikeluarkan Panwaslu.

“Hal ini seperti yang terjadi dalam sengketa Pilkada Kabupaten Tolikara, dimana sekalipun selisih suara antara pemohon dan termohon sangat jauh akan tetapi Mahkamah memutus dilakukan PSU di 18 Distrik hanya karena alasan adanya Rekomendasi Panwaslu yang tidak dijalankan oleh KPU Kabupaten Tolikara,” jelas Budi.

Budi menangkap kesan Mahkamah Konstitusi tidak konsisten dalam menerapkan ketentuan perundang-undangan.

“Kalau memang selisih suara itu menjadi syarat mutlak dalam pengajuan sengketa Pilkada, seharusnya seluruh sengketa Pilkada yang melebihi ambang batas selisih sura itu ditolak, tidak boleh ada yang ditolak dan ada yang diterima yang kemudian menghasilkan Putusan yang berbeda-beda,” katanya.

Dalam konteks putusan terhadap sengketa Pilkada Kabupaten Jayapura, Budi menilai masih ada aspek penting yang belum tersentuh hukum yaitu masalah Rekomendasi Bawaslu RI tentang diskualifiikasi calon petahana yang mana dalam pertimbangan hukumnya MK mengatakan bukan kewenangannya untuk menilai.

Menurut Budi, jika demikian berarti ada institusi atau peradilan lain yang lebih berwenang untuk memutus hal tersebut, karena memang Rekomendasi Bawaslu RI ini tidak boleh dibiarkan menggantung harus ada kepastian hukum, karena ini merupakan produk hukum dari institusi yang memiliki otoritas dalam melakukan pengawasan dan penanganan pelanggaran Pilkada.

“Jadi ini sama saja MK tinggalkan bom waktu bagi dan para pihak terutama yang kalah di MK untuk menempuh menempuh saluran hukum lain dalam mempersoalkan masalah Rekomendasi Bawaslu RI yang belum dilaksakan guna memperoleh kepastian dan keadilan hukum,” katanya.

Budi menilai, masalah hukum lanjutan akan terjadi apabila ada putusan pengadilan di luar MK yang melegitimasi rekomendasi Bawaslu yang membatalkan calon petahana dalam Pilkada Jayapura.

“Jika kemudian ada keputusan dari peradilan lain yang melegitimasi Rekomendasi Bawaslu RI, tentu dapat menimbulkan masalah hukum terhadap Pilkada Kabupaten Jayapura. Ini yang patut disayangkan dari Putusan MK tersebut,” demikian Budi Setyanto.