Tahun Pilkada, Polri Akan Koordinasi Dengan KPK Dalam Satgas Anti Money Politik

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto. (Foto: Sayangi.com/Tri Setyo)

Jakarta, Sayangi.com – Jelang Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019, Polri menggandeng beberapa pihak untuk mengamankannya. Setelah membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) bersama Bawaslu, Polri rencananya akan membentuk Satgas Anti Money Politik.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan, saat ini pembentukan Satgas tersebut tengah dirancang. Nantinya bila sudah dibentuk, Polri akan bekerjasama dengan KPK dalam Satgas anti Money Politik.

“Kalau sudah ada nanti dirilis, diharapkan Polri akan kerjasama dengan KPK. Karena KPK memiliki keterbatasan siapa aja yg ditangani KPK, Polri nggak, siapapun,” ujar Argo di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (4/1).

Mengenai tugas Gakkumdu dan Satgas anti Money Politik yang hampir sama, Setyo menjelaskan, hal tersebut akan disinkronisasikan. Sehingga nantinya tidak terjadi tumpang tindih antar dua badan bentukan Polri ini.

“Pasti nanti akan kita sinkronisasi. Kita sesuaikan dengan Tupoksi masing-masing, sehingga tidak terjadi tumpang tindih,” katanya.

Menurut Setyo, money politic dan korupsi rawan terjadi saat hajatan Pilkada digelar. Apalagi dana yang dikeluarkan seorang calon Kepala Daerah dalam Pilkada tidak dapat dibilang sedikit.

“Sistemnya ini mesti dicegah, supaya nggak berlangsung money politic. Represif untuk preventif, dengan ini ditangkep maka yang lain akan memberi efek deteren (menindak sebelum terjadi),” tuturnya.

Untuk sementara ini, kata Setyo, pihaknya hanya akan berkoordinasi dengan KPK saja. Namun tidak menutup kemungkinan, kedepannya Polri juga akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan.

“Sementara ini (hanya bekerjasama) dengan KPK. Kalau nanti sistem Criminal Justice System di kejaksaan, kita akan koordinasi dengan kejaksaan,” pungkasnya.