Mendagri di Acara Bawaslu: Politik Uang dan Politisasi SARA Adalah Racun Demokrasi

Jakarta, Sayangi.com – Jelang Pilkada, Bawaslu deklarasikan gerakan Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisisasi SARA. Salah satu tokoh yang datang dalam deklarasi tersebut adalah Mendagri Tjahjo Kumolo.

Dapat sambutannya Tjahjo mengatakan, pihaknya mengapresiasi deklarasi ini. Ia berharap dengan adanya deklarasi Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA ini, Pilkada dapat berjalan lebih demokratis.

“Khususnya agar Pilkada semakin efektif dan bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Tjahjo di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Sabtu (10/2).

Tjahjo berharap, para Parpol peserta Pilkada akan sepakat untuk tolak politik uang dan politisasi isu SARA. Ia juga yakin para penyelenggara Pemilu dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

“Pemerintah percaya penuh kepada penyelenggara Pemilu, yaitu Bawaslu dan KPU yang diawasi DKPP.

Kami percaya kepada Parpol dan Panglima TNI dan Kepolisian dengan netralitasnya,” katanya.

Tjahjo juga mengapresiasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam gelaran Pilkada. Pada Pilkada tahun 2017 lalu, partisipasi masyarakat mencapai 75 persen.

“Kami yakin di Pilkada serentak tahun ini, yang aromanya berbaur dengan Pileg dan Pilpres tingkatnya partisipasinya akan lebih dari 78 persen,” terangnya.

Lebih jauh Tjahjo mengajak masyarakat untuk memilih kepala daerah yang amanah. Oleh karena itu, ia berharap calon Kepala Daerah dapat adu gagasan dan adu program saat berkampanye.

“Kita hindari politik yang berbau fitnah dan SARA, yang berujar kebencian,” katanya.

Selanjutnya, Tjahjo juga menuturkan, politik uang dan politisisasi SARA harus dilawan dengan tegas. Pasalnya kedua hal tersebut adalah racun dalam kehidupan berdemokrasi.

“Karena ini merupakan racun demokrasi, politik uang dan politisasi SARA bisa merusak peradaban dan demokrasi. Bisa menghancurkan sendi-sendi kehidupan politik,” pungkasnya.