Jelang Pilkada, Bawaslu Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan. (Foto: Sayangi.com/ Tri Setyo)

Jakarta, Sayangi.com – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengatakan, banyak hal yang dilakukan pihaknya agar Pilkada 2018 ini berjalan demokratis. Salah satu yang menjadi concern Bawaslu adalah politik uang dan politisasi SARA.

Abhan mengajak pemangku kepentingan kepemiluan di tanah air, untuk sama-sama mewujudkan pemilu yang bersih, berkualitas, dan menjunjung nilai-nilai luhur bangsa. Oleh karenanya, Bawaslu melakukan “Deklarasi Tolak & Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 yang Berintegritas”.

“Melalui deklarasi ini, kita hendak menyampaikan pesan kepada semua pihak bahwa penyelenggara Pemilu, Parpol, kementerian, lembaga dan seluruh rakyat Indonesia secara sungguh-sungguh sepakat dan berkomitmen untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Tanpa praktik politik uang dan politisasi SARA,” ujar Abhan di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Sabtu (10/2).

Abhan menjelaskan, Bawaslu memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk memastikan integritas Pilkada dengan mengajak semua pihak untuk terlibat. Diantara hambatan kualitas Pilkada adalah Politik Uang dan Politisasi SARA.

“Politik uang menjadi musuh kita bersama karena praktik ini akan menciptakan potensi tindakan korupsi, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Politisasi SARA berpotensi menganggu persaudaraan dalam negara kesatuan Indonesia,” terangnya.

Abhan menerangkan, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Bawaslu menunjukkan pelaporan atau peristiwa praktik politik uang dinilai sangat rawan di tujuh daerah Pilkada. Adapun potensi penggunaan SARA, berdasarkan hasil pemetaan IKP, ada delapan Provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.

“Sementara lima provinsi termasuk dalam daerah dengan tingkat kerawanan sedang. Hanya empat provinsi yang termasuk dalam daerah dengan tingkat kerawanan rendah, dalam aspek politik identitas,” tandasnya.

Turut hadir dalam deklarasi tersebut yakni Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fandi Utomo

Setelah deklarasi, para pembicara dan perwakilan Parpol membubuhkan cap tangan sebagai simbolisasi dukungan deklarasi tersebut.