Yusril Minta Bawaslu Mediasi PBB dengan KPU Masalah Verifikasi di Manokwari Selatan

Yusril Ihza Mahendra

Jakarta, Sayangi.Com– KPU RI menetapkan PKPI dan Partai Bulan Bintang (PBB) tidak memenuhi syarat (TMS) untuk menjadi peserta Pemilu 2019.

Berkaitan dengan itu, Ketua Umum DPP PBB Yusril Ihza Mahendra meminta Bawaslu untuk memediasi antara partainya dengan KPU Pusat mengenai persoalan di Manokwari Selatan Papua, yang menjadi penyebab PBB dinyatakan tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2019.

“Seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota di tanah air PBB lolos, kecuali di Manokwari Selatan, Papua. PBB dinyatakan tidak lolos karena tidak memenuhi syarat di 1 Kabupaten saja, yakni di Kabupaten Manokwari Selatan,” kata Yusril, melalui keterangan tertulis kepada media, Sabtu (17/2).

Menurut Yusril, sebab tidak lolosnya PBB di kabupaten Manokwari Selatan karena anggota PBB kurang enam orang. Keenam orang ini datang terlambat ke KPU karena surat panggilan untuk mereka tak kunjung diterima. Mereka tinggal jauh di pegunungan dan harus berjalan kaki ke kabupaten.

Akibat datang terlambat, kata Yusril, KPU setempat menyatakan PBB tidak lolos. Tidak lolos di satu kabupaten di Papua inilah yang menyebabkan PBB tidak bisa ikut Pemilu 2019.

Yusril mengatakan pihaknya sudah menjelaskan kesulitan komunikasi dan transportasi di Manokwari Selatan ini, namun KPU tetap menolak.

“Mereka menganggap Papua itu seperti Jakarta atau Pulau Jawa. Sebenarnya semua partai mengalami hal yang sama di Papua, tapi PBB dari dulu selalu dipersulit untuk ikut Pemilu. Masa gara-gara enam orang anggota PBB di Manokwari Selatan datang terlambat datang ke KPU untuk diverifikasi, secara nasional PBB jadi tidak bisa ikut Pemilu. Ini benar-benar keterlaluan” kata Yusril.

Sesuai prosedur, menurut Yusril, PBB harus mengajukan sengketa ke Bawaslu dalam waktu tiga hari kerja, yakni hari Rabu mendatang. Namun PBB akan mempercepat pengajuan sengketa itu pada hari Senin (19/2/2018). Ia berharap, Bawaslu bisa memediasi PBB dengan KPU agar persoalan di Manokwari Selatan ini dapat diselesaikan dengan bijak.

Yusril menyatakan, ia tidak ingin melawan KPU hingga hancur-hancuran di pengadilan seperti pengalaman Pemilu 2014. “Tapi kalau terpaksa, apa boleh buat, saya akan lakukan,” ujarnya.

Yusril juga meminta kepada segenap anggota dan pendukung PBB untuk tenang menunggu penyelesaian melalui mediasi dengan KPU.

“Semua kegiatan partai dan persiapan Pemilu harus tetap berjalan, jangan terganggu dengan sengketa ini. Insya Allah DPP PBB akan dapat menyelesaikan masalah di Manokwari Selatan ini, sehingga PBB akan ikut dalam Pemilu 2019,” kata Yusril.